Diktator: Dari Nero sampai Khadafi!

Dari zaman baheula sampai era digital, tabiat para diktator tidak pernah bersulih. Bengis, angkuh dan nyentriknya tetap sama!

Lucius Annaeus Seneca Muda mati dalam penyesalan. Seneca tak habis pikir, kenapa sang murid tercinta bisa sakit jiwa. Filsuf legendaris Romawi itu dipaksa berkalang tanah atas perintah sang murid, Nero Claudius Caesar Agustus Germanicus. Seneca dieksekusi atas dalih pemberontakan.

2010 in review

The stats helper monkeys at WordPress.com mulled over how this blog did in 2010, and here’s a high level summary of its overall blog health:

The Blog-Health-o-Meter™ reads This blog is doing awesome!.

Crunchy numbers

A Boeing 747-400 passenger jet can hold 416 passengers. This blog was viewed about 1,400 times in 2010. That’s about 3 full 747s.

 

In 2010, there were 6 new posts, growing the total archive of this blog to 21 posts. There were 18 pictures uploaded, taking up a total of 1mb. That’s about 2 pictures per month.

The busiest day of the year was December 17th with 22 views. The most popular post that day was Politik di Balik Stimulus.

 

Where did they come from?

The top referring sites in 2010 were facebook.com, google.co.id, id.wordpress.com, id.search.wordpress.com, and mail.yahoo.com.

Some visitors came searching, mostly for militer indonesia, erix hutasoit, and majalah tempo edisi khusus hari kemerdekaan 13 – 19 agustus 2007, pergulatan demokrasi liberal 1950 – 1959: zaman emas atau hitam ?.

Attractions in 2010

These are the posts and pages that got the most views in 2010.

1

Politik di Balik Stimulus April 2009

2

Golongan Putih * February 2009

3

Dari Jakarta sampai Chile, Kebetulankah? (2) February 2009
1 comment

4

Sejarah (tak) Berseragam April 2009
3 comments

5

Erix Hutasoit February 2009

What Religious Leaders Can Be Learned from Terry Jones’ Plan?

JANET DALEY disagreed with the President of Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) who worried about Rev. Terry Jones’ plan to burn the Quran. According to Daley, SBY’s worry is excessive and unreasonable.

Daley does not believe that Jones’ plan might ruin the relationship between Islam and the western world; much less threaten the world peace. “President Yudhoyono of Indonesia apparently believes so,” Daley wrote on her article: US Nutter Plans to Burn Copies of the Koran: Can One Idiot Really ‘Threaten the World Peace’? (The Telegraph, Thursday, 9/9).

(Bukan) Pidato Kempuh

PIDATO Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) (Rabu, 1/9) di jam ganjil soal sengketa Indonesia- Malaysia terbetik tak garang. Walau dilansir dari pusat komando angkatan perang, tapi mantan jenderal bintang empat itu tak menyebut langgam tempur. Presiden punguh berdiplomasi demi mendesak hormat dari negeri tetangga.

The Violence and The Church

ON NEXT October the communion churches in three continents (Asia, Africa and Europe) under The United Evangelical Mission (UEM) will convene in Dar Er Salam, Tanzania. Theme of this assembly is Culture, Violence and the Churches.

Violence is often attacking the church especially in Indonesia. On Sunday (8/8), for example, the Indonesian’s Christian communities were shocked by unexpected attack. The Sunday prayer that organized by congregation of Huria Kristen Batak Protestan (HBKP) in Pondok Indah Timur, Bekasi, was forcibly dissolved by people who claim themselves as Moslem movement. Police failed to protect. The congregation was evacuated even though they have been 20 years prayer at that land.

Pilar Tanpa Pondasi

DISKUSI tentang pemulihan hak memilih (selanjutnya kita sebut saja hak politik) anggota TNI/POLRI menghadirkan tiga opsi: setuju, setuju dengan catatan, dan menolak.

Indonesia Sekali Lagi

SAYA tidak meletakkan minat serius dengan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Medan. Jika pilkada saya ibaratkan pertandingan sepak bola, maka saya hanya penikmat. Permainan indah dan menawan, itu yang saya apresiasi. Menang atau kalah tidak urusan saya.

Walau cuma penikmat, saya bukan pula penonton apatis. Tentu saya bereaksi jika pertandingan dibuat curang. Saya mengecam orang seperti Thiery Henry yang bermain “licik” saat melawan Irlandia. Biarpun Henry pemain kelas dunia, tapi perbuatannya tidak bisa ditolerir.

Belakangan pilkada membuat saya berpikir. Saya terusik setelah pasangan Sofyan Tan – Nelly Armayanti melaju keputaran dua. Bukan soal kemenangan Sofyan Tan, tapi soal stigma pribumi dan non pribumi yang kembali bangkit.

Bukan Musik Kelas Dua

MJC tampil pada perayaan persahabatan Indonesaia- Amerika Serikat (AS) Sabtu (27/3) Foto: Riyanthi Sianturi

Syahdan Medan Jazz Community (MJC) sukses menuai kagum di ajang Java Jazz Festival 2010. Mengambil tema Batak Sensation, MJC mengandalkan perkawinan musik Barat dengan musik Batak sebagai magnus opus. Pemusik modern bermain satu panggung dengan punggawa musik Batak: drum bersanding taganing.

AWAL PERKAWINAN MJC RUPANYA TIDAK ROMANTIS. Tampil perdana di Merdeka Walk (Jumat, 12/2/2010) Batak Sensation berakhir timpang. Musik Batak dipaksa tunduk di bawah musik elektrik yang menjadi simbol musik Barat. Ketimpangan ini menuai kritik panjang dari Ahmad Arif Tarigan. Harian Analisa menyediakan satu halaman penuh menampung kritik Tarigan bertajuk Tradisiku Sayang, Tradisiku Malang (Analisa,28/2/2010).

Mendudukkan Amir Sjarifoeddin

KATA HEBAT! Itu belumlah cukup mendeskripsikan Amir Sjarifoeddin. Amir sejajar dengan Tan Malaka: Pahlawan Nasional.

Sejarah (tak) Berseragam

Judul : Sintong Panjaitan, Perjalanan Seorang Prajurit Para Komando. Penulis :Hendro Subroto Tahun terbit : Maret 2009 Penerbit : Kompas Hal : XXX+520 ——————————————————————————————-

“Apapun yang ditulis tentang militer Indonesia. Pasti tidak lepas dari tiga hal: perang, politik dan konflik internal.”

TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI). Lahir dari tiga rahim berbeda. Koninklijk Nederlandsche Indische Leger (KNIL), Pembela Tanah Air (PETA) dan laksar-laskar rakyat. Semenjak lahir ketiganya sudah tidak akur.

Kekeliruan di Fakultas Ekonomi

SENIN (5/5/08)  saya melihat melalui layar televisi, Menko Perekonomian Boediono mengumumkan rencana kenaikan harga BBM. Menteri yang sebentar lagi menjadi Gubernur Bank Indonesia itu, menyampaikan keputusan yang menyakitkan bagi jutaan warga Indonesia. Dengan kenaikan itu diprediksi terjadi penambahan orang miskin baru sebanyak 15,68 juta jiwa.

Inilah yang membuat saya bertanya,” Kenapa ekonom-ekonom ini begitu pragmatis? Tidak kah mereka punya ideologi untuk memihak warga miskin?”

Tambahan untuk DR. Syahir

Mitos Investasi dalam Paradoks Ekonomi Indonesia

DR. Syahir, anggota Dewan Pertimbangan Presiden bidang ekonomi, mengakui investasi besar yang masuk ke Indonesia saat ini, tidak mencerminkan sektor ekonomi rill (nyata) . Bahkan DR. Polin Naipospos, ekonom-cum asal Sumatera Utara, mengatakan dengan gamblang,“Ada paradoks dalam ekonomi Indonesia”. DR. Polin menjelaskan lebih lanjut, investasi besar itu seharusnya menyerap tenaga kerja dan mengurangi kemiskinan. Tapi nyatanya berbeda. Kemiskinan semakin bertambah dan kualitas kehidupan rakyat terus menurun. Keadaan itulah yang disebut DR. Polin sebagai paradoks.

Paradoks itu terkuak dalam seminar sehari ISEI (Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia) cabang Medan. Seminar yang di gelar pada hari Kamis (24/5) bertajuk “Indonesia Pasca Resuffel Kabinet II”. Hanya saja DR. Syahrir maupun DR. Polin tidak membahas dengan tuntas kenapa paradoks itu bisa terjadi. Padahal bicara paradoks ekonomi, tidak boleh tidak, kita harus membahas ‘mitos’ investasi. Mitos itulah yang coba saya uraikan dalam tulisan ini.

Kekeliruan tentang Calon Independent

KEPUTUSAN Mahkamah Konstitusi (MK) yang memberikan celah bagi calon independen, disambut dengan euforia dimana-mana. Bahkan euforia itu kini menjurus menjadi kekeliruan. Seolah-olah calon independenlah solusi dari kemandekan demokrasi yang telah lama mendera Indonesia.

Sejumlah kekeliruan itu berseleweran dalam bentuk opini dipelbagai media massa. Ada pengamat politik yang menulis demokrasi Indonesia seolah sempurna dengan adanya calon independen. Bahkan demokrasi Indonesia disejajarkan pula dengan Amerika Serikat (AS). Kenapa AS? karena menurut pengamat itu, AS lah ‘kampiun’ nya demokrasi.

Barrack Obama: dilema the rising star

RASA PENASARAN Amien Rais, akademicus cum politikus itu seperti mau meledak. Sudah lama Guru Besar Ilmu Politik Universitas Gajah Mada (UGM) ini menebak-nebak arah pendulum politik luar negeri Barack Husein Obama, presiden Amerika Serikat (AS) ke 44. Dan begitu Obama dilantik, rasa penasaran bekas Ketua MPR periode 1999/2004 itu seolah menemukan jawab. Setelah menyimak pidato Obama, Amien berkesimpulan kalau si Barry (panggilan akrab Obama selama di Indonesia) tidak beda dengan para pendahulunya. “…tidak ada yang berubah,” kata Amien kepada presenter dari Trans TV (Selasa, 20/01).

Brutalisme Elit

Demokrasi prosedural selalu mengisyaratkan adanya dua pilar: parlemen dan civil liberties (kemerdekaan warga). Hanya saja dalam praktik kedua pilar ini sering cekcok yang berujung chaos. Kebrutalan seperti yang terjadi di gedung Dewan Perwakilan Rakyat Sumatera Utara (DPRDSU) pada Selasa (3/2) adalah contoh.

Parlemen yang isinya anggota partai politik (parpol) selalu mengklaim diri sebagai wakil rakyat yang resmi. Mandat itu diperoleh dari pemilihan umum yang menjadi ciri khas demokrasi prosedural. Sedangkan kelompok civil liberties dianggap tidak punya mandat resmi. Sehingga semua urusan yang menyangkut nasib rakyat adalah haknya parlemen.

Kelompok civil liberties berpikir sebaliknya. Sebagai warga negara mereka merasa punya hak untuk menentukan nasib sendiri. Itu sebabnya mereka menggunakan civil liberties sebagai ruang untuk memperjuangkan aspirasi yang dianggap benar. Menurut Daniel Sparingga (2003) sebagai ruang politik rakyat, civil liberties juga memainkan peranan mengawasi bagaimana jalannya kekuasaan itu. Mengawasi wakil rakyatnya (parlemen) dan pemerintahannya.

Repotnya kedua pilar ini punya kepentingan yang berlawanan. Mereka juga punya cara sendiri-sendiri untuk memenangkan kepentingannya. Parlemen sering menggunakan kekuatan polisi dan militer untuk menutup ruang dialog dengan rakyat. Anggota parlemen, baik ditingkatan lokal, merasa dirinya tidak akan tersentuh apapun selama water tank dan sepasukan aparat bersenjata menjagainya. Anggota parlemen sepertinya kurang senang, kalau telunjuk kekuasaannya diatur-atur oleh sekerumunan orang dari balik pagar.

Kelompok civil liberties membalas dengan memblokir jalan, membakar ban, berdemonstrasi, berteriak-teriak dijalan dengan banner (spanduk) yang sangat jelek. Adapula yang bertindak konyol seperti mengotori gedung parlemen dengan tinja; mengejar-ngejar anggota parlemen dengan pentungan kayu. Sampai tindakan yang paling brutal seperti membakar gedung parlemen.

Setelah hampir sebelas tahun reformasi berlalu, pertarungan kedua pilar itu tidak lagi sekadar melibatkan anggota parlemen dan rakyat kelas menengah bawah. Para elit nasional maupun lokal: pimpinan parpol, birokrat, keturunan ningrat sampai juragan bisnis ikut mentransformasikan diri. Para elit yang dahulunya memilih bermain dibalik layar melalui dukungan informasi dan logistik. Kini sudah tidak takut muncul dihadapan publik, bahkan beberapa diantaranya terlibat langsung dalam memimpin aksi-aksi jalanan.

Elit politik membajak civil liberties yang sudah berumur 156 tahun itu, menjadi tunggangan praktis. Demokrasi, kebebasan dan keadilan yang selama ini melekat pada civil liberties, hanya dijadikan pembungkus untuk merebut kekuasaan. Sehingga tidak mengherankan kalau dalam lima tahun terakhir, gelombang besar demonstrasi lebih banyak bicara soal pemilihan kepada daerah (pilkada) dan pemekaran wilayah.

Para tingkatan praktis, isu pemekaran wilayah misalnya, sering bergulir ditemani rasa permusuhan. Para elit sering tak akur karena persaingan untuk mengklaim sebagai yang paling berjasa. Klaim-klaim ini penting bagi elit, karena dengan meraup gelar pahlawan pemerkaran, maka urusan menduduki jabatan publik kelak akan lebih mudah.

Persaingan ditingkat elit ini berlangsung sengit, terselubung dan kotor. Tidak cuma sekali persekutuan elit harus berakhir dengan perceraian. Elit yang merasa disingkirkan, membalas dengan mendeklarasikan pemerkaran wilayah baru. Sumut punya contoh bagus untuk itu. Elit-elit yang dulu mendeklarasikan Provinsi Tapanuli (Protap) di tahun 2002 kemudian bercerai-berai. Perceraian itulah yang membidani lahirnya tiga kandidat provinsi baru: Provinsi Tapanuli Barat (Protabar), Provinsi Sumatra Tenggara (Prosumtra) dan Provinsi Nias.

Perang terbuka antar elit juga pecah di media massa. Saling kritik, protes dan ejek hilir mudik menghiasi koran-koran lokal. Elit yang punya media sendiri sedikit lebih diuntungkan. Elit itu bisa dengan mudah menyetir berita. Sekalipun berita-berita itu ditulis melawan kaidah jurnalistik, dia tidak akan perduli.

Perseteruan juga akan menarik para akademisi terlibat dalam debat pro-kontra. Tiap elit punya jagoan masing-masing. Pendapat para akademisi akan dipelintir. Tidak sedikit akademisi yang “melacurkan” integritas keilmuannya demi meraih simpati si elit. Para akademisi akhirnya terpecah-pecah mengikuti pendulum yang lebih sesuai dengan motif hidupnya.

Perseteruan sampai juga pada tahapan pengerahan massa. Baik untuk sekadar show power (unjuk kekuatan) atau untuk memaksa elit yang lain bertekut lutut. Untuk itu dibutuhkan pengorganisiran massa secara masif. Jika di tahun 1990-an ketika Orde Baru (ORBA) begitu kuatnya, mengorganisir ribuan orang berdemontrasi memerlukan struktur organisasi yang solid dan waktu lama. Namun di zaman canggih seperti sekarang, pengorganisiran ribuan orang bisa dilakukan dalam hitungan hari. Kekuatan uang, fasilitas dan jaringan sanggung mengerjakan itu. Cara-cara seperti ini mirip tahun 1950-an, ketika tentara memakai preman dan jagoan untuk menyerbu Istana Merdeka di Jakarta.

Orang-orang itu yang sebenarnya tidak punya urusan dengan pemekaran. Tapi mereka gampang terbakar emosi dan bertindak brutal. Provokasi murahan  sudah cukup membuat orang-orang membakar apa saja yang ada di depan mata. Brutalisme ini semakin menjadi-jadi karena mereka merasa dilindungi. Seorang mahasiwa misalnya, akan sanggup membakar gedung parlemen, jika yang menyuruhnya berdemonstrasi adalah rektor atau pemilik universitas tempat dia belajar.

Saya kira hal-hal seperti ini yang terjadi menjelang peristiwa Selasa siang itu. ***

Golongan Putih *

GOLONGAN PUTIH (GOLPUT) belakangan ini menjadi topik obrolan yang paling seru. Topik ini dibahas habis-habisan mulai orang gedongan sampai yang kampungan, dari orang yang paling alim sampai yang paling berdosa. Siapa saja menjadi merasa tidak sah, kalau tidak mengutip langgam golput., baik cuma sekadar berkomentar, mengamati atau sampai yang paling berat: memberikan analisis yang canggih-canggih.

Tiba giliran kita untuk mendiskusikan topik hangat ini. Menurut saya, memahami fenomena golput, tidak bisa lagi an sich merujuk gerakan golput di tahun 1971. Itu sebabnya saya memulai diskusi ini dengan mengajukan tesis: “ golput pasca 1999an agak berbeda dengan golput 1970an (1970-1972)”. Untuk mensistematiskan diskusi, saya membagi naskah menjadi empat bagian: (1) Analisis 1968-1997; (2) Analisis 1999-2009; (3) Perbandingan; dan (4) Penutup.

Control Capitalism (?)

Notes for Bersihar Lubis

BERSIHAR LUBIS, Indonesian top journalist, wrote an article with entitle,” Terima Kasih, Sjahrir” (Harian Medan Bisnis, 6/3/2009). His wrote its article for the 100th of Sjahrir inauguration days. During Sjahrir’s life, his had known as a thinker cum politician cum strength’s fighter. Together with another Trio’s Minang such as Tan Malaka and Moh. Hatta, Sjahrir’s popular as a legend in the beginning of Indonesian independence histories.

Lubis’ article appeared when a competitions among political parties going to the top. On economic as example, competitions were creating two groups: pro market economic versus pro peoples economic. On Lubis article, it had recognize as : first, anti neo-liberalism, which promoted by Prabowo Subianto and Rizal Ramli, second, the old ways groups (neo-liberalism), which is protected by Susilo Bambang Yudhoyono.

The alternative from those groups, Lubis proposing a middle way. According to Lubis, rejected capitalism is impossible.”…Because Indonesian can not standing alone on world’s economic,” Lubis said.

It is in line with an idea that ever proposed by Mohammad Sadli in Pancasila’s Economic at New Order regime. Lubis proposing also: mixed economic.” Thats ideas appear at the first national congress of PSI at 1952. PSI which leading by Sjahrir accepting foreign capital or liberal capitalism, but its must took under control by government and parliament. Thank you, Bung Sjahrir,” Lubis’ added in the end of his article.

At my perspective, at least it’s made propose two questions: first, whether capitalism would be prepared to be controlled by government and parliament? Second, what they can do that?

Mixed Economics

PEMILIHAN UMUM tinggal sebentar lagi. Persaingan antar partai politik (parpol) kian memuncak. Bidang ekonomi misalnya, persaingan itu telah mengkerucut menjadi tiga kutub: pro ekonomi pasar (market economics), pro ekonomi kerakyatan (peoples’ economic), dan ekonomi campuran (mixed economics).

Kubu market economics atau yang sering disebut neo-liberalisme diusung oleh Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Dalam gerbong ini ada sejumlah ekonom seperti Sri Mulyani, Chatib Basri yang terkenal sangat setia menjalankan Washington Consensus. Sedangkan kubu peoples’ economic diusung Prabowo Subianto dan ekonom Rizal Ramli. Dan kubu yang terakhir yaitu mixed economics, digagas orang-orang dari luar partai politik. Kolomnis Bersihar Lubis ada di kelompok ke tiga ini.

Sebagai alternatif dari dua kutub pertama, Bersihar menawarkan jalan tengah. Menurut Lubis, menolak kapitalisme jelas sulit. “ … karena Indonesia tidak bisa berdiri sendiri dalam perekonomian dunia,” kata Lubis. Setali tiga uang dengan pemikiran Moh. Sadli yang menawarkan Ekonomi Pancasila, Lubis menawarkan ekonomi campuran (mixed economics). “Gagasan itulah yang tercetus dalam Kongres I PSI pada 1952. PSI yang dipimpin Sjahrir menerima arus modal asing maupun kapitalisme liberal, tetapi harus dikontrol oleh negara dan parlemen…,” tulis Lubis dipenghujung artikelnya, “Terima Kasih, Sjahrir” (Harian Medan Bisnis, 6/3/09).

Bagi saya, mixed economics yang ditawarkan Bersihar menarik untuk di diskusikan lebih lanjut. Setidaknya ada dua pertanyaan yang menarik untuk ditemukan jawabannya: pertama, akankah kapitalisme bersedia dikontrol oleh negara dan parlemen? kedua, mampukah negara dan parlemen mengontrol kapitalisme?

Politik di Balik Stimulus

Catatan untuk Badikenita Putri Sitepu, SE, M.Si, DR candidat

“Ekonomi terlalu penting untuk hanya diurusi oleh ekonom saja,” Rev. Emmanuel Gerrit Singgih, Ph.D

PAKET STIMULUS ekonomi yang digelontorkan pemerintahan SBY-JK, kini ramai diperbincangkan. Badikenita Putri Sitepu, kandidat doktor ekonomi di Universitas Indonesia, salah satu ekonom yang ikut angkat bicara. Lewat artikel Stimulus Di tengah Perekonomian Yang Sulit (Analisa, 25/3/2009), Sitepu memberikan tiga point kritis yang harus diperhatikan pemerintah lewat stimulus itu.

20 atau 13 (?)

PEMILU LEGISLATIF BERAKHIR SUDAH. Konon Partai Demokrat (PD) dinyatakan unggul. Tapi persentasenya masih gamang.

Pelbagai lembaga survey lewat metode hitung cepat (quick count) memprediksi PD memenangi 20 persen suara. Perhitungan sementara Komisi Pemilihan Umum (KPU) sepertinya setali tiga uang. Pengamat politik kompak berkomentar: suara PD 20-21 persen.

Tapi saya melihatnya berbeda. Kemenangan PD setidaknya punya dua lubang. Pertama, secara kualitatif kemenangan PD bukan an sich disebabkan “kehebatan” program kerja Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai presiden. Kedua, secara kuantitatif, klaim media massa yang menulis PD memperoleh 20 persen suara, tidak sepenuhnya benar.

Menurut George Junus Aditjondro dalam Di Balik Misteri Kemenangan Demokrat (2009). Kemenangan PD disebapkan tiga hal. Pertama, citra SBY sebagai incumbent President, di mana partainya secara sefihak mengklaim “jasa” atas berbagai keberhasilan program ekonomi pemerintah. Kedua, pembelian suara; dan ketiga, kelihaian Tim Sukses SBY menyulap jasa duet SBY-JK dalam perdamaian di Poso dan Aceh menjadi monopoli SBY dan Demokrat.

Sejurus dengan Aditjondro, saya menyimpulkan: kemenangan PD tertetak pada kemampuan “membungkus” pekerjaan SBY yang biasa-biasa, menjadi tampak luar biasa. Nurudin dalam Komunikasi Propaganda (2001) mengklasifikasikan teknik “membungkus” itu sebagai Glittering Generalities. Teknik ini mengasosiakan sesuatu dengan “kata bijak” yang digunakan untuk membuat kita menerima dan menyetujui hal itu tanpa memeriksanya terlebih dahulu.

Saya mengajukan contoh sederhana. Dalam iklan PD menyebut SBY telah menurunkan harga BBM sampai tiga kali. Penurunan itu diklaim sebagai sejarah sekaligus prestasi. Dampak lainnya, harga-harga yang sempat naik katanya akan turun . Akan tetapi di Medan, ongkos angkutan sampai sekarang masih tetap Rp.3000,- per eastafet. Padahal sebelum BBM naik, ongkos cuma Rp.2.500,- per estafet.

Dari segi kualitatif, penulis Unfinished Nations: Indonesian Before and After Soeharto (2008), Max Lane, punya pendapat berbeda. Menurut Lane, PD tidak benar meraup 20 persen suara. ”Dalam balapan pemilu elit, “unggul” lebih tepat daripada “menang”. Kemenangannya Demokrat 21% suara daripada k.l. mungkin 60% daripada rakyat yg berhak milih – yang lainnya GOLPUT/tak terdaftar. Jadi 21% dari 60% = 13%. Partai yang menang dgn 13% dukungan masyarakat adalah kemenangan yang ditolak 85% masyarakat. Berarti GOLKAR dan PDIP dukungannya k.l. 7-9% dari masyarakat,” tulis peneliti politik di Murdorch University, Australia itu di facebooknya.

Mari kita bermate-matika sebentar. Dari sekitar 170 juta pemilih yang terdaftar. Menurut Lane, hampir 40 persen (68 juta) orang memilih golput. Itu artinya hanya ada sekitar 102 juta suara tersisa untuk diperebutkan. Menurut Lane lebih lanjut, PD yang digadang-gadang sebagai pemenang itu, hanya mendapatkan 13 persen suara. Jika dikalkulasi dalam bentuk angka, PD mendapatkan sekitar 22,10 juta suara. Dalam kalimat berbeda dapat dibaca: dari 8 orang pemilih yang terdaftar, hanya satu orang yang memilih PD.

Bagaimana dengan Partai Golkar (PG) dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P)? PG dan PDI-P diprediksi meraup 7-9 persen suara. Itu sama artinya PG dan PDIP diprediksi mendapatkan 13,60-15, 30 juta suara.

Ironisnya, suara PD, Golkar dan PDI-P itu masih kalah jauh dengan suara golput. Dimana dari tiga orang pemilih yang terdaftar, satu orang dipastikan golput. Atau dari 25 orang pemilih terdaftar, diprediksi: 3 orang memilih PD, 1 orang memilih PG, 2 orang memilih PDI-P, dan 8 orang golput.

Dengan sederet fakta-fakta itu, ada tiga hal yang bisa disimpulkan:

Pertama, dari segi angka partisipasi, pemilu 2009 adalah pemilu dengan angka partisipasi terendah. Sehingga cukup pantas disebut sebagai pemilu paling buruk dalam sejarah Indonesia.

Kedua, kemenangan PD tidak bisa diartikan sebagai kemenangan rakyat. Karena secara kuantitatif jumlah pemilih PD masih lebih rendah dibandingkan angka golput.

Ketiga, indikasi “penyakit” serius dalam demokrasi Indonesia semakin menguat. Sepertinya kita demokrasi tidak lagi berjalan kearah yang tepat ( we are not on the track).

Bagi orang bijak fenomena ini adalah peringatan. Mengutip pepatah lama: adat muda menanggung rindu, adat tua menahan ragam. Jika demokrasi yang sudah sakit-sakitan ini, tak kunjung diobati. Maka jangan salahkan rakyat jika kelak menyerbu istana (*)

Referensi:

George Junus Aditjondro, Di Balik Misteri Kemenangan Demokrat, dalam Arianto Sangaji, http://www.facebook.com/inbox/?ref=mb#/note.php?note_id=81930867568

Nurudin, Komunikasi Propaganda, Rosda, Jakarta, 2001.