Kekeliruan di Fakultas Ekonomi

SENIN (5/5/08)  saya melihat melalui layar televisi, Menko Perekonomian Boediono mengumumkan rencana kenaikan harga BBM. Menteri yang sebentar lagi menjadi Gubernur Bank Indonesia itu, menyampaikan keputusan yang menyakitkan bagi jutaan warga Indonesia. Dengan kenaikan itu diprediksi terjadi penambahan orang miskin baru sebanyak 15,68 juta jiwa.

Inilah yang membuat saya bertanya,” Kenapa ekonom-ekonom ini begitu pragmatis? Tidak kah mereka punya ideologi untuk memihak warga miskin?”

Sebenarnya sikap pragmatis ekonom Indonesia seperti Boediono, sudah pernah dikritik Joseph E. Stiglitz. Dalam sebuah seminar yang mempertemukan Boediono dan Stiglitz. Boediono menyebut dalam mengambil kebijakan ekonomi, Indonesia tidak menggunakan aspek ideologi sebagai komponen kebijakan.”Kami hampir tidak peduli pada label-label ideologi. Menjadi tidak produktif jika kita mencari jawaban atas persoalan riil melalui perdebatan ideologis,” ujar Boediono.

Stiglitz, ekonom peraih nobel dibidang ekonomi, segera ”mengkoreksi” Boediono. Stiglitz menyebut bahwa kebijakan yang pragmatis sekalipun tidak lepas dari pengaruh ideologi. Karena kebijakan selalu berimbas pada distribusi kekuasaan dan kesejahteraan. Artinya Stiglitz hendak mengingatkan Boediono bahwa tidak ada kebijakan yang ’netral’.

Pernyataan Boediono sebagai seorang ekonom terdengar sangat ironis. Apalagi Boediono adalah Mentri Koordinator Perekonomian di negara yang berazaskan Pancasila. Cara Boediono berpikir seperti itu, menunjukkan kalau Boediono jauh lebih liberal dibandingkan Stiglitz. Pada hal Stiglitz berasal dari negeri dimana liberalisme menjadi kampiun. Kekeliruan Boediono itu lah dikupas Martin Manurung dalam artikel bertajuk Bedanya Stiglitz dan Boediono (2007).

Dalam catatan saya, pragmatisme yang ditunjukkan ekonom seperti Boediono bukanlah fenomena baru. Pragmatisme itu sudah tumbuh dari muasalnya yaitu Fakultas Ekonomi. Inilah penyakit “bawaan” yang dikritik keras oleh Almarhum Prof. Mubyarto. Dalam satu tulisan di tahun 2002, Prof. Mubyarto mengatakan,” ..tidak jarang sarjana-sarjana sosial non-ekonomi lebih cerdas berpikir ekonomi dan mampu mengusulkan rencana-rencana pembangunan yang rasional ketimbang sarjana ekonomi.”

Prof. Mubyarto kemudian menyimpulkan bahwa pengajaran ilmu ekonomi di fakultas-fakultas Ekonomi kurang tajam, kurang relevan, atau keliru. Lebih merisaukan lagi, jika kemudian timbul kesan bahwa ilmu ekonomi hanya mengajarkan bagaimana orang mencari uang, atau mengejar untung, dengan tidak mempertimbangkan akibat tindakan seseorang bagi orang lain.

Menurut saya pragmatisme sarjana-sarjana ekomomi yang dikritik Prof. Mubyarto disebabkan dua hal. Pertama, konsep homosocialis (manusia sosial) yang dirilis Adam Smith (1723-1790) dalam buku On the Theory of Moral Sentiments (1759), yang menggambarkan tentang empati atau kecenderungan cinta kasih manusia kepada masyarakat nya yaitu, propensities such as fellow feeling and the desire to attain approval of his brethren. Tidak diajarkan secara utuh atau malah ”dibonsai” habis di ruang kuliah fakultas ekonomi.

Kebalikannya, konsep homoeconomicus (manusia ekonomi) yang dituliskan Smith dalam The Nature And Causes of The Wealth of Nations (1776). Diajarkan secara berlebihan.

Keegoisan manusia (selfish) untuk memenuhi kebutuhannya dianggap sebagai ”kewajaran”. Dan adigium ”maximum gain minimum sacrifice”, dijadikan prinsip suci ekonomi yang pantang dilanggar. Inilah yang membuat isi kepala sarjana ekonomi kita tak ada bedanya dengan para spekulan di pasar modal sana, yaitu hanya uang dan keuntungan.

Sudah menjadi rahasia umum kalau para spekulan, tidak mengenal istilah ideologi dan politik apalagi punya nasionalisme. Logika spekulan ini berangkat dari pemikiran Joseph Schumpeter yang menyebut,”..sejarah kemajuan ekonomi adalah sejarah perkembangan kreativitas manusia.”

Lebih lanjut schumpeter mengatakan bahwa perkembangan perkembangan ekonomi adalah kenaikan output yang disebabkan oleh inovasi (pendapatan baru) yang dilakukan oleh para wiraswasta (pengusaha).

Petuah Schumpeter inilah yang menjadi jalan “tol” bagi para spekulan untuk meraup keuntungan. Atas nama ”kreativitas” spekulan ini memanfaatkan setiap keadaan demi maximum gain (inovasi), bahkan situasi yang krisis sekalipun tetap bisa mengutungkan bagi mereka.

Coen Husain Pontoh dalam Bermimpi Mengejar Investasi (2007) mencontohkan, spekulan yang tinggal di Pulau Macau, misalnya, boleh saja membeli salah satu perusahaan yang bangkrut di Indonesia (karena krisis ekonomi/politik) untuk kemudian di jual lagi ke spekulan lain di negeri seberang.

Biarpun aksi spekulan ini menyebabkan kerugian banyak orang, mereka tidak akan perduli. Karena yang menjadi panduan mereka adalah lonjakan angka-angka statistik pada monitor komputer. Bukan barisan ibu-ibu yang antri berjam-jam untuk mendapatkan pembagian beras miskin. Atau jumlah balita yang meninggal dunia karena kekurangan gizi.

Kedua, menempatkan analisis empiris-analitis (deduktif) sebagai patron dalam analisis ekonomi. Ini membuat fenomena ekonomi mendapatkan pembuktian ilmiah hanya melalui rimbunan statistika dan kerumitan matematika.

Logika ini diambil dari anggapan bahwa ekonomi adalah ilmu murni yang ”bebas nilai.” Muasal logika ini tidak terlepas dari kemenangan kelompok positivisme dalam perdebatan metodologi di Jerman, pada abad ke-18. Ketika itu, kaum positivisme mengganggap klaim ilmiah hanya dapat dibuktikan kebenaranya lewat metode ilmu alam (science). Setiap pengetahuan yang tidak berdasarkan metode ilmu alam, konon tidak layak disebut sebagai ilmu.

Satu perdebatan seru terjadi antara Gustav Schmoller dan Carl Menger di tahun 1870an dan 1880an. Perdebatan itu untuk menentukan status dan metodologi ilmu ekonomi. Mereka berdebat dalam soal, apakah ilmu ekonomi harus bekerja menurut metode “eksakta” atau metode “historis,” metode “deduktif” atau “induktif,” dan metode “abstrak” atau “empiris.”

Dengan kata lain, apakah ilmu ekonomi merupakan disiplin yang termasuk dalam katagori pengetahuan nomonetik atau ideografik. Nomonetik adalah pengetahuan yang mencari hukum-hukum umum atau keteraturan. Sedangkan ideografik adalah pengetahuan spesifik yang menyoroti gejala individu dan historis.

Ujung dari perdebatan metode dalam rangka penentuan status epistomologi ilmu ekonomi itu “dimenangkan” kaum positivisme. Ilmu ekonomi lantas dipaksa berdiri sama tinggi dengan ilmu alam, dengan cara menggunakan metode ilmu alam dalam ‘analisisnya.” Dan semenjak itu (1) ilmu ekonomi dianggap ”terpisah” dari ilmu-ilmu sosial seperti sosiologi, anthropologi, dan ilmu kritik sosial lainya; dan (2) melalui pemikiran Ragar Frish dan Jan Timbergen yang mengembangkan Ekonometri, ilmu ekonomi kemudian disahkan sebagai ilmu murni dengan mengambil statistika dan matematika sebagai alat analisisnya.

Di Indonesia, penerapan ekonomi sebagai ilmu murni semakin mendapatkan tempat terhormat, kala alumnus University of California at Berkeley, yang berhaluan neoklasik (liberal), menukangi perekonomian Orde Baru (Orba). Dalamnya strateginya, ekonom teknorat yang dikomandani Widjojo Nitisastro, memfokuskan pertumbuhan ekonomi sebagai jalan pembangunan. Disinilah arogansi cateris paribus sebagai sebuah syarat mekanisme pasar dipraktikkan dengan ketat. Dan militer dipercaya sebagai stabilitator untuk memastikan semua syarat-syarat itu berjalan dengan baik.

Rakyat dipaksa menerima program penghapusan subsidi, liberalisasi industri dan pangan serta privatisasi dengan todongan senapan. Atas nama pembangunan, Orba merampas tanah-tanah rakyat untuk diubah menjadi perkebunan atau lokasi industri. Siapapun yang tidak sepaham atau melawan, dianggap subversif. Mereka akan segera ditangkap dan dibungkam.

Dampaknya, investasi asing dengan segera mengucur deras ke Indonesia. Alhasil, angka-angka statistik pun segera melonjak drastis, inflasi yang pernah mencapai 600 persen berhasil ditarik hingga di bawah dua digit. Sukses inilah yang membuat Indonesia diganjar Bank Dunia sebagai salah satu ”the Asian Economic Miracle.”

Sukses ini menjalar sampai ke ruang-ruang kuliah fakultas ekonomi. Teori ekonomi neoklasik lengkap dengan metode analitis empiriknya, dengan segera menjadi buku babon ekonomi. Setiap dosen merasa tidak bertaraf ”internasional” kalau tidak merujuk Paul Samuelson, di kelas-kelas ekonomi. Bahkan, dosen ekonomi merasa tidak ”muktahir” kalau analisisnya tidak menyertakan rimbunan statistika. Dari sinilah model penelitian kuantitatif segera menghegomoni fakultas ekonomi.

Dalam kasus ini, penelitian dilakukan dengan mengambil jarak dari objek penelitian (yang diteliti). Pengambilan jarak dimaksudkan agar peneliti tidak ’bias’ dalam memberikan penilaian. Ini muncul dari anggapan, semakin ’bias nilai’ bisa dihindari, semakin objektiflah penelitian itu. Penelitilah yang berkuasa penuh atas jalannya penelitian, dari observasi hingga penarikan kesimpulan.

Kenyataannya, tidak ada penelitian yang bebas nilai. Penelitian selalu berpihak pada nilai tertentu. Karena pada praktiknya, peneliti (pelaku penelitian) adalah orang yang punya kepentingan. Baik dari segi teknis maupun ideologis.

Di masa Orba, misalnya, kepentingan ini tercermin pada kehendak ahli pembangunan dan peneliti sosial untuk mengontrol dan memanipulasi informasi, agar dapat memprediksi jalannya transformasi sosial. Melalui kontrol politik yang ketat, masyarakat lalu direkayasa (baik dengan kekerasan) agar target-target yang telah dituangkan dalam cetak biru sebelumnya menjadi kenyataan.

Disinilah kelemahan teori ekonomi neoklasik dengan model empiris-analisis nya (kuantitatif) terlihat jelas. Karena, apa yang tertera di atas kertas berdasarkan statistik dan matematika cenderung berbeda bahkan, berlawanan dengan kenyataan (realitasnya). Atau dalam kata lain, pertumbuhan ekonomi yang tinggi sekalipun belum tentu berdampak pada pemerataan kesejahteraan rakyat.

Selain itu, keyakinan objektivitas yang bebas nilai telah mengakibatkan dehumanisasi. Karena orang yang ada di balik metode menjadi ’netral,’ lalu menjadi tidak bertanggung jawab terhadap informasi yang diperoleh. Sehingga mereka kadang menggunakan hasil penelitiannya, justru untuk menindas objek yang diteliti.

Karena sifatnya yang deduktif, model penelitian seperti ini hanya bersifat teknokratis, monologal dan tidak memperhatian realitas. Menurut Prof.Mubyarto, kelemahan neoklasik terletak di situ. Yaitu pada keengganannya untuk memasukkan faktor keadilan dan kebudayaan dalam analisisnya. Inilah yang membuat sarjana ekonomi kita menjadi pragmatis dan sesat. Di benak mereka, faktor etis seperti nilai, etika, dan ideologi seolah tidak berperan dalam penentuan kebijakan ekonomi.

Selain itu, yang perlu disadari, tindakan penelitian juga merupakan tindakan sosial dan pada tingkat tertentu, merupakan tindakan politik. Lebih jelasnya, sebuah tindakan penelitian cenderung membawa dua dampak politis: mendukung status quo dari sebuah sistem atau sebaliknya, mempertanyakan legitimasinya. Akibatnya, hasil sebuah penelitian sosial dapat dipakai untuk mendukung suatu rezim dan sekaligus menindas masyarakat. Atau, malah digunakan untuk mengevaluasi kebijakan rezim dan berupaya mengubah keadaan struktur sosialekonomi- politik yang berlangsung.

Sampai pada titik ini ada beberapa kesimpulan yang bisa diambil :

Pertama, kebijakan ekonomi selalu bersinggungan ideologi. Karena itu tidak ada kebijakan ekonomi yang ”netral”. Kebijakan ekonomi akan selalu berpihak.

Kedua, adalah sah jika setiap ekonom dan sarjana ekonomi harus memiliki keberpihakan tertentu.

Ketiga, jika pemerintah dipilih oleh rakyat, maka kebijakan ekonomi nya harus pula berpihak kepada rakyat. Itu artinya ekonom yang bekerja dibalik pemerintah, cara berpikirnya juga harus berpihak kepada rakyat.

Lantas bagaimana cara untuk mengukur pemerintahan (rezim) yang berpihak kepada rakyat ? Para aktivis anggaran publik akan memberikan jawabannya sederhana,” Ukurlah dari besar nya dana yang disediakan pemerintah untuk subsidi kesejahteraan rakyat, misalnya untuk subsidi BBM. Jika jumlah subsidi itu kalah jauh dibandingkan alokasi dana untuk membayar hutang swasta contohnya. Maka jelas pemerintahan itu tidak berpihak kepada rakyat.” ***

Referensi :

Erix Hutasoit, ”Mitos Investasi dalam Paradoks Ekonomi Indonesia,” Tambahan

untuk DR.Syahrir, Harian Analisa, 19 Juni 2007.

Coen Husain Pontoh, ”Bermimpi Mengejar Investasi,”

http://indoprogress.blogspot.

Coen Husain Pontoh, ” Tim Widjojo,” http://indoprogress.blogspot.com.

Heru Nugroho,”Menumbuhkan ide-ide Kritis,” Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2000.

Martin Manurung, ”Bedanya Stiglitz dan Boediono,”

http://indoprogress.blogspot.com

Mubyarto, ”Membangkitkan Ekonomi Kerakyatan Melalui Gerakan Koperasi: Peran

Perguruan Tinggi,” Jurnal Ekonomi Kerakyatan Th.I No.6, Agustus 2002.

Artikel ini diterbitkan pertama sekali oleh Harian Analisa, 19 Mei 2008.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s