Brutalisme Elit

Demokrasi prosedural selalu mengisyaratkan adanya dua pilar: parlemen dan civil liberties (kemerdekaan warga). Hanya saja dalam praktik kedua pilar ini sering cekcok yang berujung chaos. Kebrutalan seperti yang terjadi di gedung Dewan Perwakilan Rakyat Sumatera Utara (DPRDSU) pada Selasa (3/2) adalah contoh.

Parlemen yang isinya anggota partai politik (parpol) selalu mengklaim diri sebagai wakil rakyat yang resmi. Mandat itu diperoleh dari pemilihan umum yang menjadi ciri khas demokrasi prosedural. Sedangkan kelompok civil liberties dianggap tidak punya mandat resmi. Sehingga semua urusan yang menyangkut nasib rakyat adalah haknya parlemen.

Kelompok civil liberties berpikir sebaliknya. Sebagai warga negara mereka merasa punya hak untuk menentukan nasib sendiri. Itu sebabnya mereka menggunakan civil liberties sebagai ruang untuk memperjuangkan aspirasi yang dianggap benar. Menurut Daniel Sparingga (2003) sebagai ruang politik rakyat, civil liberties juga memainkan peranan mengawasi bagaimana jalannya kekuasaan itu. Mengawasi wakil rakyatnya (parlemen) dan pemerintahannya.

Repotnya kedua pilar ini punya kepentingan yang berlawanan. Mereka juga punya cara sendiri-sendiri untuk memenangkan kepentingannya. Parlemen sering menggunakan kekuatan polisi dan militer untuk menutup ruang dialog dengan rakyat. Anggota parlemen, baik ditingkatan lokal, merasa dirinya tidak akan tersentuh apapun selama water tank dan sepasukan aparat bersenjata menjagainya. Anggota parlemen sepertinya kurang senang, kalau telunjuk kekuasaannya diatur-atur oleh sekerumunan orang dari balik pagar.

Kelompok civil liberties membalas dengan memblokir jalan, membakar ban, berdemonstrasi, berteriak-teriak dijalan dengan banner (spanduk) yang sangat jelek. Adapula yang bertindak konyol seperti mengotori gedung parlemen dengan tinja; mengejar-ngejar anggota parlemen dengan pentungan kayu. Sampai tindakan yang paling brutal seperti membakar gedung parlemen.

Setelah hampir sebelas tahun reformasi berlalu, pertarungan kedua pilar itu tidak lagi sekadar melibatkan anggota parlemen dan rakyat kelas menengah bawah. Para elit nasional maupun lokal: pimpinan parpol, birokrat, keturunan ningrat sampai juragan bisnis ikut mentransformasikan diri. Para elit yang dahulunya memilih bermain dibalik layar melalui dukungan informasi dan logistik. Kini sudah tidak takut muncul dihadapan publik, bahkan beberapa diantaranya terlibat langsung dalam memimpin aksi-aksi jalanan.

Elit politik membajak civil liberties yang sudah berumur 156 tahun itu, menjadi tunggangan praktis. Demokrasi, kebebasan dan keadilan yang selama ini melekat pada civil liberties, hanya dijadikan pembungkus untuk merebut kekuasaan. Sehingga tidak mengherankan kalau dalam lima tahun terakhir, gelombang besar demonstrasi lebih banyak bicara soal pemilihan kepada daerah (pilkada) dan pemekaran wilayah.

Para tingkatan praktis, isu pemekaran wilayah misalnya, sering bergulir ditemani rasa permusuhan. Para elit sering tak akur karena persaingan untuk mengklaim sebagai yang paling berjasa. Klaim-klaim ini penting bagi elit, karena dengan meraup gelar pahlawan pemerkaran, maka urusan menduduki jabatan publik kelak akan lebih mudah.

Persaingan ditingkat elit ini berlangsung sengit, terselubung dan kotor. Tidak cuma sekali persekutuan elit harus berakhir dengan perceraian. Elit yang merasa disingkirkan, membalas dengan mendeklarasikan pemerkaran wilayah baru. Sumut punya contoh bagus untuk itu. Elit-elit yang dulu mendeklarasikan Provinsi Tapanuli (Protap) di tahun 2002 kemudian bercerai-berai. Perceraian itulah yang membidani lahirnya tiga kandidat provinsi baru: Provinsi Tapanuli Barat (Protabar), Provinsi Sumatra Tenggara (Prosumtra) dan Provinsi Nias.

Perang terbuka antar elit juga pecah di media massa. Saling kritik, protes dan ejek hilir mudik menghiasi koran-koran lokal. Elit yang punya media sendiri sedikit lebih diuntungkan. Elit itu bisa dengan mudah menyetir berita. Sekalipun berita-berita itu ditulis melawan kaidah jurnalistik, dia tidak akan perduli.

Perseteruan juga akan menarik para akademisi terlibat dalam debat pro-kontra. Tiap elit punya jagoan masing-masing. Pendapat para akademisi akan dipelintir. Tidak sedikit akademisi yang “melacurkan” integritas keilmuannya demi meraih simpati si elit. Para akademisi akhirnya terpecah-pecah mengikuti pendulum yang lebih sesuai dengan motif hidupnya.

Perseteruan sampai juga pada tahapan pengerahan massa. Baik untuk sekadar show power (unjuk kekuatan) atau untuk memaksa elit yang lain bertekut lutut. Untuk itu dibutuhkan pengorganisiran massa secara masif. Jika di tahun 1990-an ketika Orde Baru (ORBA) begitu kuatnya, mengorganisir ribuan orang berdemontrasi memerlukan struktur organisasi yang solid dan waktu lama. Namun di zaman canggih seperti sekarang, pengorganisiran ribuan orang bisa dilakukan dalam hitungan hari. Kekuatan uang, fasilitas dan jaringan sanggung mengerjakan itu. Cara-cara seperti ini mirip tahun 1950-an, ketika tentara memakai preman dan jagoan untuk menyerbu Istana Merdeka di Jakarta.

Orang-orang itu yang sebenarnya tidak punya urusan dengan pemekaran. Tapi mereka gampang terbakar emosi dan bertindak brutal. Provokasi murahan  sudah cukup membuat orang-orang membakar apa saja yang ada di depan mata. Brutalisme ini semakin menjadi-jadi karena mereka merasa dilindungi. Seorang mahasiwa misalnya, akan sanggup membakar gedung parlemen, jika yang menyuruhnya berdemonstrasi adalah rektor atau pemilik universitas tempat dia belajar.

Saya kira hal-hal seperti ini yang terjadi menjelang peristiwa Selasa siang itu. ***

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s