Politik di Balik Stimulus

Catatan untuk Badikenita Putri Sitepu, SE, M.Si, DR candidat

“Ekonomi terlalu penting untuk hanya diurusi oleh ekonom saja,” Rev. Emmanuel Gerrit Singgih, Ph.D

PAKET STIMULUS ekonomi yang digelontorkan pemerintahan SBY-JK, kini ramai diperbincangkan. Badikenita Putri Sitepu, kandidat doktor ekonomi di Universitas Indonesia, salah satu ekonom yang ikut angkat bicara. Lewat artikel Stimulus Di tengah Perekonomian Yang Sulit (Analisa, 25/3/2009), Sitepu memberikan tiga point kritis yang harus diperhatikan pemerintah lewat stimulus itu.

Secara ringkas ketiga point itu: (1) pembenahan birokrasi pemerintahan dan pengurangan intervensi pemerintah dalam urusan konflik perburuhan, (2) paket stimulus lebih realistis jika diarahkan untuk meningkatkan konsumsi domestik, dan (3) fokus mengejar pertumbuhan ekonomi untuk menjaga tingkat kesejahteraan rakyat. ”Ketika masyarakat makin cerdas, pemerintah juga harus makin pintar kalau tidak, masyarakat akan memberikan penilaian secara jujur dan murni melalui ajang pemilu 2009,” tulis Sitepu sebagai penekanan diakhir artikelnya.

Bagi saya ketiga point yang diajukan Sitepu masih terlalu makro dan netral. Seperti kebanyakan ekonom yang terbiasa berumah di atas angin, Sitepu cenderung mengabaikan faktor keadilan dalam analisisnya. Misalnya, Sitepu tidak melacak kelompok mana yang diuntungkan stimulus itu dan kenapa mereka yang diuntungkan.

Pada hal ketika membahas stimulus ekonomi, mau tidak mau harus mengkaitkannya dengan kebijakan ekonomi-politik sebuah pemerintahan. Economic Watch mengartikan ekonomi-politik sebagai,” …which combines branches of economics, politics and law in order to understand how political institutions, its environment and capitalism influence each other (…yang mengkombinasikan cabang dari ilmu ekonomi, ilmu politik dan ilmu hukum yang tujuannya untuk memamahi bagimana institusi politik, warga dan kapitalisme saling mempengaruhi satu sama lain).”

Dalam bahasa yang lebih sederhana, ekonomi dipahami sebagai sumber daya terbatas yang bisa digunakan untuk kesejahteraan rakyat. Sedangkan istilah politik menyangkut keterlibatan kekuasaan negara untuk membuat keputusan tentang siapa yang dapat, apa, kapan dan bagaimana dalam sebuah masyarakat. Dari sini bisa disimpulkan bahwa kebijakan ekonomi-politik pada dasarnya selalu berpihak pada kelompok tertentu. Inilah yang dimaksud Joseph E Stiglizt, peraih nobel ekonomi, bahwa tidak ada kebijakan ekonomi yang netral.

Jika kita gunakan istilah di atas untuk membedah struktur stimulus, maka kita akan menemukan kesenjangan. Dari total anggaran Rp.71.3 trilyun, lebih dari 81 persen (Rp. 59,1 trilyun) dialokasikan untuk potongan pelbagai macam pajak. Hanya sekitar 19 persen (Rp.12,2 trilyun) yang dialokasikan untuk pembangunan infrastuktur. Artinya dari Rp.71,3 trilyun itu hanya 19 persen yang dipastikan mempunyai pengaruh langsung bagi perekonomian, sedangkan 81 persen sisanya masih bersifat spekulatif.

Saya ambil contoh paket pemotongan PPh karyawan sebesar Rp.6,5 trilyun. Pemerintahan SBY-JK berasumsi dengan pemotongan itu, maka para karyawan akan bisa meningkatkan daya beli (purchasing power). Asumsi seperti ini, setidaknya punya dua kelemahan. Pertama, tidak otomatis uang tambahan akan dikonsumsikan. Apalagi pihak yang paling diuntungkan dari pemotongan pajak ini adalah kelompok masyarakat menengah atas. Padahal kelompok ini tidak begitu terancam kebutuhan dasarnya sekalipun dilindas gelombang krisis keuangan. Bagi kelompok seperti ini, tambahan uang berarti modal untuk disimpan (tabung) atau diinvestasikan kembali. Persoalannya, investasi yang sering dilirik adalah investasi portfolio yang tidak punya effek pada sektor rill.

Kedua, bagi kelompok masyarakat bawah, misalnya buruh. Dengan pendapatan rata-rata Rp. 1- 2 Juta per bulan, tentu potongan pajak yang besarnya sekitar Rp.36.000,- tidak alan berdampak luar biasa. Jika dilihat dari struktur pengeluaran buruh setiap bulannya (38 persen untuk makan; 28 persen untuk perumahan; 13 persen untuk komunikasi/transportasi; 9 persen untuk pendidikan; 4 persen untuk kesehatan; dan 8 persen untuk pakaian) maka tampak jelas, pendapatan mereka jauh dari kata cukup. Sehingga tidak heran banyak buruh yang tidak punya tabungan apalagi mampu berinvestasi.

Fakta-fakta lain dipaparkan Hendri Saparini, Direktur Econit Advisory Groups, dalam seminar nasional Jalan Ekonomi Baru: Merdeka Dari Neokolonialisme (Sabtu, 29/01/2009) di Medan. Menurut Saparini, 80 persen dari total anggaran stimulus itu tidak mempunyai multiplier effect (banyak dampak). Kemudian 81% potongan pajak yang diberikan itu lebih berpihak pada kelompok mampu. Penghapusan bea masuk bahan baku dan modal sebesar Rp. 2,5 trilyun jelas hanya menguntungkan para pengusaha. Pemberian subsidi bagi industri pengolahan susu misalnya, malah lebih menguntungkan pihak asing. “Mengapa bukan memberikan subsidi bagi industri yang dapat menyerap hasil susu para peternak dalam negeri? Uang rakyat justru digunakan untuk menyelamatkan peternak asing,” kritik Saparini dalam artikel Stimulus Ekonomi Tanpa Keberpihakan (SuaraKarya-online,2009)

Sejurus dengan Saparini, Drajad Wibowo, Ph.D, ekonom cum anggota legislatif, juga meragukan effektivitas stimulus. Bahkan menurut Wibowo sejak tahun 2002, pemotongan pajak belum pernah dievaluasi baik dari segi effektivitas maupun multiplier effectnya. Maka tidak aneh jika Wibowo berkesimpulan bahwa stimulus tidak lebih,” … hasil lobi-lobi politik (untuk) kepentingan dunia usaha saja.” (Tempo, 22/3/2009).

Berangkat dari analisis Saparini dan Wibowo. Saya sampai pada kesimpulan bahwa program stimulus yang konon akan bermanfaat bagi semua pihak itu, terutama bagi orang miskin, ternyata tidak sepenuhnya benar. Faktanya hampir keseluruhan stimulus fiskal lebih menguntungkan kelompok menengah ke atas (kelas menengah).

Menurut saya, keberpihakan pemerintahan SBY-JK kepada kelas menengah berhubungan erat dengan pemilu. Ada dua alasan yang saya ajukan: Pertama, SBY-JK perlu meredam kritik kelas menengah yang menganggap pemerintahan SBY-JK lamban mengantisipasi krisis. Bahkan beberapa dari kelas menengah menyebut SBY-JK gagal menyelamatkan Indonesia dari krisis.

Kedua, SBY-JK memerlukan pengaruh kelas menengah untuk membantunya memenangi pemilu.

Kedua alasan di atas saya ajukan berdasarkan fakta sejarah kelas menengah Indonesia. Daniel Sparingga dalam Politik Militer dan Gerakan Sosial (2004) menyebut bahwa perubahan sosial di Indonesia selalu dimotori oleh segelintir orang. Kelas menengah. Fakta itu membentang sebelum Indonesia merdeka sampai gerakan massa di tahun 1998.

Lantas siapa itu kelas menengah. “Meminjam kategorisasi Richard Robison (1993), dalam struktur ekonomi politik orde baru (Orba), mereka terdiri dari kalangan intelektual, teknokrat, manajer profesional, pengacara, aktivis LSM, aktivis partai politik, aktivis mahasiswa, dan pengusaha menengah bawah,” urai Coen Husain pontoh dalam Apa Kabar Kelas Menengah? (2008).

Kelompok kelas menengah ini menjelma sebagai kekuatan karena kemampuan intelektual dan organisasi mereka yang bagus. Mereka punya analisa yang tajam, mampu mempengaruhi opini publik dan punya akses yang besar dalam mengorganisir aksi massa. Agus Muhammad dalam Pasang Surut Kelas Menengah di Indonesia (Kompas, 7/12/2001) mengurai cukup detail tentang peran kelas menengah itu.

Hanya saja kelas menengah ini punya kelemahan sekaligus sifat buruk yaitu wataknya yang oportunis. “Dalam sejarah orde baru, kelas menengah sangat tergantung pada proteksi dan kemurahan hati negara. Kemanapun pun pendulum politik bergerak, kelas ini selalu saja mampu menyesuaikan dirinya,” tulis Coen lebih lanjut.

Tanda-tanda pembangkangan dan perlawan dari kelas menengah kelihatan jika kepentingannya terusik. Di tahun 1998 misalnya, perlawanan kelas menengah semakin menggila, begitu perekonomian ambruk. Harga-harga melambung tinggi sedangkan angka pendapatan terus tergerus. Akhirnya “perang” terbuka pecah dan pemerintahan Orba ambruk ditandai dengan penggunduran diri alm.Soeharto.

Sepertinya pemerintahan SBY-JK belajar dari sejarah itu. Mengusik kepentingan kelas menengah, berarti membangunkan singa tidur. Itu sebabnya pemerintahan SBY-JK lebih memilih merayu dan memanfaatkan kelas menengah. Salah satu caranya dengan menyediakan stimulus besar. Setidaknya dengan stimulus itu, kelas menengah tidak begitu terpukul dengan resesi ekonomi yang terjadi.

Dari sini pemerintahan SBY-JK akan memperoleh dua keuntungan setidaknya. Pertama, pemerintahan SBY-JK akan selamat sampai akhir kekuasaan karena kelas menengah tidak akan terlalu banyak mengkritik apalagi sampai menggorganisir perlawanan. Kedua, keuntungan lainnya, pemerintahan SBY-JK akan dipromosikan secara gratis dan berpeluang memenangkan pemilu.

Hanya saja agar pemerintahan SBY-JK tidak dituding anti orang miskin. Maka dibuat sebuah program yang bisa membuat orang miskin seolah “diperhitungkan”. Salah satunya dengan mengalokasikan dana sebesar Rp.3,7 trilyun melalui program BLT (Bantuan Tunai Langsung). Walau dapat dipastikan uang sebesar Rp.200.000,- akan ludes dalam hitungan hari. Setidaknya uang itu sudah memberikan citra pemerintahan yang perduli rakyat.

Disinilah diskriminatif itu terjadi. Warga miskin yang jumlahnya begitu besar di Republik Indonesia ini, hanya mendapat remah-remah. Sedangkan kelas menengah dan atas yang jumlahnya segelintir, mendapat alokasi yang sangat besar.

Lantas mengapa kelas bawah seperti buruh, buruh tani, nelayan kecil, pedagang kaki lima seolah tidak “peka” dengan diskriminasi ini? menurut saya, hal itu tidak lepas dari pratek politik massa mengambang yang masih bercokol di Indonesia. Hal itu bisa terlacak dari dua hal.

Pertama, minimnya keterlibatan kelas bawah dalam pengambilan keputusan ditingkatan elit partai politik. Hal itu membuat jurang pengetahuan dan penguasaan informasi antara elit dan kelas bawah. Jurang ini membuat masyarakat kelas bawah tidak mampu menganalisis dan memprediksi motif/tujuan dibalik sebuah kebijakan ekonomi politik. Kelas bawah hanya menjadi bahan eksploitasi elit di saat-saat tertentu, semisal pemilu.

Kedua, tidak adanya pendidikan politik yang teratur oleh pimpinan partai terhadap anggota-anggotanya. Akibatnya anggota partai benar-benar merupakan floating mass (massa mengambang) dari satu pemilu ke pemilu lain. Hal ini mengakibatkan partai-partai politik pada hakikatnya belum merupakan partai politik yang modern, apalagi dibandingkan dengan partai-partai politik tahun 1960-an. Hal ini terkait pula dengan kebijakan pembangunan politik yang bertujuan mendepolitisasi proses pembangunan.

Inilah yang sering tidak disadari oleh kelas menengah, bahwa setiap kali kelas menengah mendapatkan perlakukan khusus oleh sebuah pemerintahan. Disaat yang sama juga, kelas bawah mendapatkan politik diskriminasi. Lantaskan beginikah yang disebut keadilan itu (*)

Artikel ini diterbitkan oleh Harian Analisa, Sabtu, 11 April 2009.

 

Referensi :

· Agus Muhammad, Pasang Surut Kelas Menengah di Indonesia, Kompas (07/12/2001) http://www2.kompas.com/kompas-cetak/0112/07/dikbud/pasa41.htm

· Badienta Putri Sitepu, SE, M.Si, DR kandidat,”Stimulus Di tengah Perekonomian Yang Sulit,” Harian Analisa, 25 Maret 2009.

· Coen Husain Pontoh, Apakabar Kelas Menengah? http://coenpontoh.wordpress.com/2008/04/18/apa-kabar-kelas-menengah/

· Daniel Sparingga,” Politik Militer dan Gerakan Sosial,” dalam Benget Silitonga (ed),”Qua Vadis Transisi Demokrasi Indonesia,” Bakumsu, Medan, 2004.

· Hendri Saparini, Ph.D,”Re-Orientasi Kebijakan Ekonomi Indonesia,” Presentasi Seminar Nasional Jalan Baru Ekonomi: Merdeka Dari Neokolonialisme, Medan, 29 Januari 2009.

· Hendri Saparini, Ph.D,”Stimulus Ekonomi Tanpa Keberpihakan,” dalam http://www.suarakarya-online.com/news.html?id=220592

· Roberth H. Laurer,”Perspektif Tentang Perubahan Sosial,” Penerbit Rineka Cipta, Jakarta, 2003.

· Retno Sulistyowati dkk,”Paket Stimulus Porsi Mini,” Rubrik Ekonomi, Tempo Edisi 22 Maret 2009.

  • ____________,”Perekonomian di Indonesia: Apa yang Harus Diketahui oleh Setiap Buruh/Pekerja,” American Centre for International Labor Solidarity (ACIL), 2001.

One thought on “Politik di Balik Stimulus

  1. Ping-balik: 2010 in review | Erix Review

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s