Pilar Tanpa Pondasi

DISKUSI tentang pemulihan hak memilih (selanjutnya kita sebut saja hak politik) anggota TNI/POLRI menghadirkan tiga opsi: setuju, setuju dengan catatan, dan menolak.

Pendukung opsi pertama punya tiga alasan. Pertama, anggota TNI/POLRI adalah warga negara Indonesia. Di negara demokrasi setiap warga negara punya hak politik; termasuk anggota militer. Kedua, anggota TNI/POLRI juga mahluk hidup yang punya hak azasi manusia (HAM). Sebagai manusia, anggota TNI/POLRI juga punya hak politik sebagaimana yang termaktub dalam International Covenat on Civil and Political Rights. Ketiga, setelah 12 tahun direformasi, TNI/POLRI dianggap sukses memperbaiki diri. TNI/POLRI tidak lagi terlibat dalam aktivitas politik praktis. Kursi TNI/POLRI di parlemen sudah dilikuidasi.

Suporter kelompok kedua diramaikan akademisi dan politis mainstreaming (arus besar). Kelompok ini tidak menolak pemulihan hak politik, tapi tidak setuju jika hak itu digunakan tahun 2014. Kelompok ini berasalan, reformasi TNI/POLRI belum mengelinding sempurna. TNI/POLRI belum professional. Kasus kriminalisasi yang melibat petinggi POLRI misalnya, adalah contoh kalau penjaga keamanan ini belum bisa independen. Bagi kelompok ini, TNI/POLRI boleh “berpolitik” setelah reformasi selesai. Kapan itu? Jawabannya beragam. Ada yang bilang 2019, ada pula yang bilang kalau reformasi sudah betul-betul berhasil alias no limit.

Di kelompok ketiga, berkumpul penentang nomor satu. Di sini LSM, akademisi progressif dan politisi partai opisi berkerumun. Di mata kelompok ini, pemulihan hak politik TNI/POLRI sama saja ancaman bagi demokrasi. Setidaknya ada dua alasan yang sering diajukan. Pertama, tidak ada jaminan kalau struktur komando TNI/POLRI tidak berpihak pada partai politik tertentu. Walau hak politik adalah hak perorangan, namun dalam struktur komando yang ketat, batasan antara hak pribadi dan kepentingan organisasi menjadi kabur. Kedua, jika anggota TNI/POLRI dibebaskan mendukung partai-partai politik, dikhawatirkan akan membelah struktur organisasi angkatan perang dan keamanan itu sendiri. Kesetiaan kepada organisasi TNI/POLRI bisa luntur. Sudah rahasia umum kalau dekat dengan partai politik, apalagi the rulling party, bisa membantu naik pangkat dan dapat jabatan.[1]

Lantas di mana saya berdiri?

Dwi fungsi

Saya mulai bersikap lewat pernyataan sederhana: TNI/POLRI bukan partai politik.

TNI/POLRI adalah organisasi yang diongkosi oleh negara. Personel, pendidikan, infrastruktur dan apapun yang ada dalam organisasi ini, murni ditanggung negara. Proses seorang perwira misalnya, dari mulai recruitment sampai berpangkat bintang di pundak, semua masuk dalam anggaran. Setiap tahun Panglima TNI (melalui departemen pertahanan) dan Kapolri mengajukan anggaran kepada pemerintah.

Partai politik tidak demikian. Tidak ada partai yang seratus persen aktivitasnya ditampung dalam anggaran belanja negara (baik pusat, provinsi maupun kabupaten/kota). Kantor partai harus diusahakan sendiri. Rekruitmen anggota partai nyaris tidak ada yang berlangsung massif. Kenapa? Karena anggota partai tidak dapat gaji; malah anggota partai harus menyumbang lagi untuk kegiatan partai. Mungkin itu sebabnya, partai politik lebih banyak simpatisan ketimbang anggotanya.

Jika sedemikian berbedanya TNI/POLRI dengan partai politik, tentu aneh jika TNI/POLRI diberi hak politik. Tapi kita semua tahu bahwa lebih dari 32 tahun TNI/POLRI — ABRI di masa lalu; untuk memudahkan diskusi selanjutnya kita sebut sebagai militer — punya hak politik sendiri? Punya fraksi sendiri di parlemen, bisa mengajukan diri jadi pejabat, dan bahkan kepala lingkunganpun (kepling), zaman Soeharto dulu harus dari militer.

Berangkat dari titik ini, saya berkeyakinan membicarakan pemulihan hak politik militer, maka harus pula menyertakan catatan sejarah 32 tahun itu. Kita harus menyinggung frasa dwi fungsi. Lewat dwi fungsi ini, militer tidak sekadar menyandang senjata tapi juga bermain politik. Inilah warisan yang membuat personel militer (TNI/POLRI) merasa lebih tinggi sederajat dari politisi sipil.

Coen Husain Pontoh, dalam pengantar Menentang Mitos Tentara Rakyat (2005), menyebut empat [2] alasan yang lazim dikutip Orde Baru sebagai legitimasi dwi fungsi. Secara ringkas ke empat jalur itu meliputi: 1) klaim TNI sebagai tentara rakyat; 2) kegagalan politisi sipil, khususnya pada periode demokrasi liberal (1950 – 1959); 3) konsep negara integralistik[3]; dan 4) kepentingan ekonomi.

Sejak Orde Baru rubuh, peran militer ikut berkurang. Klaim ketiga dan keempat berangsur surut. Negara integralistik menjadi usang. Peran politik praktis militer di parlemen dipangkas habis; fraksi ABRI dihapuskan. Di bidang ekonomi, militer dipaksa berhenti berbisnis. Unit-unit usaha yang menjadi pundi-pundi keuangan para jendral berkurang secara drastis.

Berbeda dengan di atas, klaim pertama dan kedua, nyaris tidak tersentuh. Tentara rakyat dan cap buruk era demokrasi liberal masih bertengger dalam kehidupan sehari-hari. Klaim itu dipegangan utuh oleh militer dan kerap dijadikan acuan untuk mengintervensi wilayah politik sipil; bahkan berlangsung pasca reformasi.[4]

Sejarah Berseragam

Katharine E. McGregor, dosen sejarah Asia Tenggara di Universitas Melbroune Australia menerbitkan buku bagus bertajuk History in Unifrom: Military Ideology dan the Construction of Indonesia (2007). Buku ini merupakan hasil studi mendalam McGregor tentang pengaruh sejarah militer dalam sejarah Indonesia. McGregor bermaksud mengisi ruang kosong dalam studi sejarah militer di era demokrasi terpimpin. Ia ingin melengkapi studi pendahulunya: Ruth McVey, Klaus Schreiner dan H.A.J. Klooster.

Dalam studinya, McGregor menemukan sejarah Indonesia banyak berubah dari versi aslinya. Sejarah Indonesia disusun menjadi dominasi peran militer. Nugroho Notosusanto[5], Kepala Pusat Sejarah ABRI, menjadi tokoh penting. Bersama Jenderal A.H. Nasution – oleh H.A.J. Klooster disebut sebagai bapak penulisan sejarah militer – Nugroho menulis ulang sejarah Indonesia sesuai versi militer.

McGregor memberikan contoh pembangunan Monument Nasional (Monas). Proyek yang digagas oleh Presiden Sukarno itu, dimaksud menujukkan visi Sukarno tentang masa depan Indonesia yang berlandaskan sosialisme. Proyek ini dipimpin oleh Priyono, menteri pendidikan dari partai Murba.

Di tahun 1965 proyek monas terhenti karena stabilitas dalam negeri. Proyek ini dilanjutkan tahun 1969. Namun pimpinan proyek beralih ke tangan Nugroho. Di tangan bekas tentara pelajar ini, konsep Prioyono yang pro Sukarno dirombak habis.

“Sebagai perbandingan, versi Nugroho tentang masa lalu nasional sebagaimana disajikan oleh agedan-adegan diorama, menekankan militer Indonesia dan Pancasila, tidak menyebut sosialisme sama sekali, dan sangat mengecilkan profil Soekarno.” (McGregor, hal 53).

Perombakan sejarah ini, tentu penuh tantangan. Tidak mudah memasukkan peristiwa yang tidak ada atau berhubungan dalam sebuah teks sejarah yang sudah ada. Kerumitan dan dilema ini juga melanda Nugroho dan para perombak sejarahnya.

Satu dilema yang dihadapi panitia museum Orde Baru ialah bahwa museum harus memperagakan sejarah selama lebih empat ratus tahun dan juga memproyeksikan dan mengesahkan peran militer yang semakin meningkat di dalam masyarakat, padahal militer Indonesia baru tercipta pada tahun 1945 (McGregor, hal.55).

(Bukan) Tentara Rakyat

Harold Crouch menulis,”Angkatan Darat Indonesia berbeda dengan kebanyakan angkata darat pada umumnya yang telah merebut kekuasaan politik, karena tidak pernah sebelumnya menganggap diri sebagai salah satu organisasi yang tidak berpolitik.”

Dalam buku Militer & Politik di Indonesia (1986), ia berkesimpulan bahwa angkatan darat telah memainkan fungsi politik semenjak masa perang gerilya. Prajurit itu, selain bertarung dengan desingan peluru, mereka juga aktif melakukan manuver politik untuk memerdekakan Indonesia. “Dengan keikutsertaan sepenuhnya dalam perjuangan nasional melawan kekuasaan Belada, kebanyakan para perwira tersebut merasa bahwa suara mereka harus didengar dalam urusan politik di masa sesudah kemerdekaan,” tulis Crouch (Crouch, hal.401).

Kesimpulan Crouch sederajat menegaskan konsep tentara rakyat. Karena TNI dilahirkan oleh rakyat (para laskar) — bukan oleh negara– maka status TNI berbeda. TNI berhak mewakili ibu yang melahirkannya. Crouch melandaskan kesimpulannya pada sejarah. Namun studi Crocuh lebih fokus pada periode 1952. Ia bahkan tidak memeriksa periode sebelum 1945.

Pandangan berbeda datang M. Najib Azca. Dalam buku Hagemoni Tentara ( 1998), Azca melihat peran politik militer (dwi fungsi) lahir belakangan. Azca merujuk kudeta militer 17 Oktober 1952 sebagai titik balik. Pertikaian militer dan parlemen berujung sebuah kudeta. Militer mengerahkan preman dan jagoan untuk membubarkan parlemen. Kudeta itu gagal dan membuat petinggi militer duduk di titik nadir terendah. Kesetiaan militer kepada negara diragukan.

Belakangan Sukarno mengajukan konsep demokrasi terpimpin dengan membubarkan konstituante dan memberlakukan UUD 1945. Dengan kembalinya ke UUD 1945, militer berada di atas angin. Saat itulah digunakan militer untuk membenarkan tindakannya di tahun 1952. Dalam pidatonya di Akademi Militer Nasional (AMN) di Malang pada 11 November 1958, Jenderal A.H Nasution menyebut,” … Tentara Indonesia dengan demikian tidak ingin sekedar menjadi alat mati dari pemerintahan yang sedang berkuasa.”

Pidato itu menegaskan bahwa kesetiaan militer hanya kepada negara, dan bukan kepada pemerintah yang tengah berkuasa. Dengan menyalahkan demokrasi liberal, Nasution melegitimasi pengerahan massa dan pemasangan moncong meriam ke Istana Merdeka sebagai tindakan yang sah. Militer tidak pernah memberontak kepada negara, karena kepala negara saat itu adalah Presiden Sukarno. Militer hanya melawan parlemen.

Kajian lebih detail tentang asal usul TNI dilontarkan Coen Husain Pontoh. Lewat ketekunan dan keteguhan hati selama menjalani hukuman politik di LP Kalisosok, Surabaya, bekas pegiat Partai Rakyat Demokratik (PRD) itu menelurkan buku Melawan Mitos Tentara Rakyat (2005). Dalam kesimpulannya, Coen menyakini bahwa istilah tentara rakyat yang melekat pada TNI adalah mitos. Istilah yang direkayasa belakangan oleh petinggi militer.

Dari tiga sumber TNI: eks Koninklijk Nederlandsche Indische Leger (KNIL), eks Pembela Tanah Air (PETA) dan laksar-laskar rakyat. Hanya eks KNIL dan eks PETA yang mengisi pos Tentara Republik Indonesia (TRI)[6]. Sehingga perwira yang dimaksud Crouch adalah perwira yang aslinya didik oleh Kolonial Belanda dan Fasisme Jepang.

Sehingga konsep tentara rakyat yang merujuk pada laskar-laskar tidak seutuhnya benar. Karena laskar-laskar itu sudah dilikuidiasi dari stuktur militer resmi dalam program Re-Ra[7]. Dasar likuidasi sangat sederhana: ekonomi.

Konflik Tiada Akhir

Tiga sumber TNI sejak lahir sudah berseteru.

KNIL digagas Vereniging Oast Indishe Compagnie (VOC), maskapai perdagangan Belanda di Hindia Belanda (Indonesia). Gagasan membentuk KNIL muncul setelah perang Diponegoro. VOC mengalami kerugian besar. Lebih dari 15.000 serdadu terbunuh.

Gubernur Jendral Hindia Belanda, Johanes van The Bosh melalui  Algemen Orders voor her Nederlansche Oost Indische Leger, memutuskan membentuk tentara pada 4 Desember 1830. Tentara itu awalnya dinamai Oost Indishe Leger, kemudian atas saran Raja Williem I ditambah kata Koninklijk Leger. Pada tahun 1836, pasukan itu resmi bernama Koninklijk Nederlandsche Indische Leger (KNIL). Walau begitu, baru seabad kemudian pasukan ini disebut KNIL, sebelumnya ia lebih dikenal sebagai Kompeni.

Petrik Matansi dalam KNIL; Bom Waktu Tinggalan Belanda (2007) menyebut bahwa formasi KNIL tidak diisi orang Belanda. Biarpun menyandang kata Koninklijk (kerajaan), tapi undang-undang Belanda melarang wajib militer dari Belanda ke tanah jajahan. Akhirnya formasi KNIL diambil dari tentara bayaran. Mereka adalah tentara negara tetangga Belanda yang melarikan diri dari tugas alias disersi.

Selain disersi dari Eropa, personel KNIL juga diisi pribumi. Mereka mendapat pendidikan militer yang keras. Belajar administrasi. Formasi perang. Ditempah dan tinggal di barak yang terpisah dari masyarakat. Tujuan pemisahaan ini, agar personel KNIL tidak punya belas kasih dalam menjalankan tugas.

Semua personel KNIL baik Eropa maupun pribumi adalah tentara bayaran. Mereka mengabdi kepada Ratu Belanda bukan atas dasar ideology apalagi kesetiaan, tapi tuntutan pragramtis. Itu sebabnya, pendidikan KNIL ditujukan membangun kesetian kepada Ratu Belanda. Termasuk menyedikan bacaan seperti Bandera Walanda dan Banyonet, yang secara teknis oleh penggagasnya Bruson ditujukan untuk memperkuat sentimen kesetiaan dan kecintaan kepada Yang Mulia Ratu dan bendera Merah putih Biru.

Kehidupan KNIL yang keras, hirarkis dan didominasi ideologi Belanda berlangsung secara diskriminasi. Belanda memperlakukan personel KNIL dari suku Ambon berbeda dari personel dari suku Jawa, Manado dan Batak. Jika orang Ambon mendapatkan penghargaan, maka ia akan diganjar f 10,19 sedangkan orang Jawa hanya mendapatkan f 6,39.

Perlakuan diskriminasi juga terjadi pada fasilitas, uang saku, makanan, bantuan kesehatan dan fasilitas di atas kapal. Dalam perjalanan laut, orang Ambon akan mendapat kelas I dan orang pribumi lain mendapat kelas ekonomi. Sehari-hari orang Ambon menggunakan sepatu dalam bertugas, sedangkan yang lain bertelanjang kaki.

Perlakuan yang tidak ini pada akhirnya membentuk watak personel KNIL.

PETA dibentuk di tahun 1943. Jepang terdesak dalam perang Asia-Pasifik. Sejak Agustus tahun itu, pertempuran didominasi sekutu. Jepang kekurangan tentara (man power). Di Pasifik Utara, Jepang mulai kalah.

Oktober 1943 Jepang membentuk genjumi guntai (tentara pribumi). Di Indonesia pembentukan itu direalisasikan lewat Osamu Seirei No.44. Isinya pembentukan PETA di setiap wilayah.

Sukarelawan PETA direkrut dari orang-orang pribumi. Mereka dilatih keahlian militer ala Jepang: kejam, kasar dan keras.[8] Mereka juga diupah lebih besar dari serdadu Matahari Terbit. Itu sebabnya, banyak orang pribumi yang tertarik menjadi sukarelawan.

KNIL dan PETA bagai pinang dibelah dua. Punya dua kesamaan. Pertama, mereka adalah tentara reguler yang dibentuk untuk keperluan penjajah. Kedua, orang pribumi yang direkrut, hanya punya satu tujuan: mendapat upah sebagai serdadu bayaran.

Laskar rakyat terlahir dari tentara non-reguler. Diisi oleh pemuda-pemuda. Mereka tidak pernah mendapatkan pendidikan militer resmi. Tapi militan.

Setelah Jepang menyerah pada sekutu di tahun 1945. Peta politik di Indonesia berubah. Indonesia sudah merdeka. Tapi Belanda tidak mengakuinya. Perang akhirnya pecah.

Menghadapi Belanda, Indonesia membentuk Tentara Keamanan Rakyat (TKR). Anggotanya diambil dari eks KNIL, eks PETA dan laskar-laskar.[9]

Tapi pembentukan ini menuai konflik. Laskar “enggan” berjuang bersama eks KNIL dan eks PETA. Alasannya, karena KNIL dan PETA adalah warisan penjajah. Sebaliknya eks KNIL dan eks PETA menggap laskar tidak paham soal militer dan strategi perang. Sebagai tentara regular, KNIL dan PETA merasa lebih pantas sebagai tentara.

Konflik ketiganya masuk keranah eknomi dan kekuasaan. Laskar yang bergerak cepat, mempunyai senjata yang cukup lengkap. Senjata itu adalah rampasan dari Jepang maupun Sekutu ketika bertempur. Keadaan ini membuat eks KNIL dan eks PETA iri. Mereka merasa senjata itu seharusnya menjadi hak mereka.

Konflik antara ketiga komponen TNI itu merambah medan tempur. Di medan laga laskar lebih unggul dari tentara reguler. Laskar leluasa bergerak dalam medan gerilya. Laskar mengusasi medan perang karena mereka tumbuh besar di daerah itu. Laskar juga mendapat dukungan penuh dari rakyat, itu disebabkan hubungan emosional yang dekat. Sebaliknya eks KNIL dan eks PETA kurang mendapat dukungan rakyat. Kondisi ini membuat tentara reguler kurang suka dengan laskar.

Dalam masa darurat dengan keterbatasan luar biasa, maka rakyat adalah lumbung segalanya. Makanan, pakaian, perumahan, transportasi, intelijen dan sebagainya adalah sumber daya yang dimiliki rakyat. Tapi pada praktiknya, sumber daya itu lebih besar didapatkan oleh laskar rakyat. Sedangna eks KNIL dan eks PETA kesulitan mendapatkan simpati rakyat. Perbedan ini berhubungan erat dengan perilaku KNIL dan PETA dimasa lalu; kejam menindas bangsa sendiri.

Moh. Hatta setelah mengantikan Amir Sjarifuddin sebagai perdana menteri, mengelontorkan program Re-Ra. Program ini dipicu masalah ekonomi. Pemerintah tidak punya anggaran untuk membiayai semua aktivitas angkatan perang. Dengan Re-Ra personel angkatan perang dari 463.000 orang direduksi menjadi 57.000 orang.

Laskar menjadi korban program Moh. Hatta.

Re-Ra menyisakan eks KNIL, eks PETA dan segelintir eks laskar. Namun konflik tetap tersisa, kini giliran eks KNIL dan eks PETA yang bertikai.

Pertikaian keduanya, tidak lepas dari peran Jepang ketika masa penjajahan. Eks KNIL pada masa itu, diizinkan mendaftar diri dalam PETA. Tapi mereka dibatasi sampai level bintara. Pembatasan ini dipicu kecurigaan atas kesetiaan eks KNIL; maklum saja karena KNIL dibentuk oleh Belanda.

Dalam kehidupan sehari-hari, PETA kerap melecehkan kemampuan perang KNIL. Berbeda dengan KNIL yang banyak belajar administrasi, PETA dilatih dan didik untuk berperang menghadapi sekutu. Cara dan teknik perang yang mereka dapatkan juga sangat berbeda. Pontoh mengutip Djatikusumo yang menulis,” Kalau saya bandingkan dengan latihan di CORO, latihan di PETA itu luar biasa hebat. CORO itu latihan militer untuk ndoro, priyayi. Lha, wong, Jepang sudah di Singapura, tapi latihannya itu-itu juga, baris berbaris dan menghafal teori. Pelatihnya pun terdiri atas para perwira londo, Belanda, yang belum pernah berperang. Makanya, waktu jepang menyerang ada komandan yang bunuh diri. Juga banyak komandan yang tidak lagi memimpin prajurit. Lha, ini komandan apa. PETA tidak seperti CORO. Kami dilatih oleh para perwira yang terlibat pertempuran di Cina. Hebat.” (Pontoh, hal.91)

Konflik eks KNIL dan eks PETA pecah pada 12 November 1945. Pada saat konferensi di Yogyakarta, Kolonel Holan Iskandar dari Markas Pertempuran Jawa Tengah mengusulkan untuk memilih panglima besar. Agenda itu sendiri sebenarnya tidak ada dalam jadwal konferensi. Di mata Nasution, ide Iskandar ini adalah kudeta halus.

Pemilihan panglima besar terjadi. Eks KNIL menjagokan Urip Sumoharjo. Eks PETA mencalonkan Sudirman, legenda palagan Ambarawa. Setelah pengumutan suara, Sumoharjo kalah tipis dari Sudirman. Sejak saat itu, Sudirman dianggap sebagai panglima besar TNI. Sumoharjo yang kalah, hendak mengakhiri dinas militernya karena merasa tidak mendapat kepercayaan.

Selain hasil Yogya, konflik juga diwarnai penolakan Re-Ra yang diarsiteki oleh eks KNIL. Sudirman dan kelompoknya, menganggap Re-Ra sebagai akal-akalan eks KNIL untuk menyingkirkan eks PETA. Sudirman menolak Re-Ra.

Konflik rupanya terus membara. Di wilayah yang dipimpin eks KNIL, mereka tidak taat kepada Sudirman. Begitu pula sebaliknya diwilayah yang dipimpin eks PETA. Salah satu pertikaian yang paling terkenal adalah konflik antar Divisi IV Panembahan Senopati dengan Divisi Siliwangi. Divisi Panembahan Senopati yang didukung Sudirman, bertempur melawan Divisi Siliwangi yang didukung perwira staff umum yang eks KNIL.

Penolakan Sudirman terhadap Re-Ra tidak membuah Moh. Hatta bergeming. Re-Ra tidak dihentikan, malah dipercepat. Re-Ra membawa eks KNIL duduk di posisi elit militer. Nasution menjadi Kepala Staff Angkatan Darat (KSAD) dan T.B. Simatupang menjadi Kepala Staff Angkatan Perang (KSAP).

Menurut Adnan Bunyung Nasution yang dikutip Pontoh, ada dua alasan yang menyebabkan program itu ditentang. Pertama, program Re-Ra dirasakan mengancam sebagian besar perwira AD revolusioner yang kurang berpendidikan tetapi pernah mendapat latihan kemiliteran dari Jepang. Jelas kelompok ini adalah para perwira eks-PETA. Kedua, ternyata dalam usahanya memoderenisasi AD itu pihak MBAD telah memanfaatkan Misi Militer Belanda, yang merupakan produk Konferensi Meja Bundar (KMB), untuk menjalankan pelbagai rencana pendidikan dan latihan. Kebanyakan perwira merasa terhina ketika mereka harus menerima pendidikan dari para perwira yang pernah mereka perangi semasa perang. (Pontoh, hal.105).

Perwira yang menolak Re-Ra membentuk kelompok yanga berkilbat pada Kolonel Bambang Supeno. Lewat dukungan pelbagai pihak, Supeno menjalankan kampanye penolakan Re-Ra. Supeno menulis surat kepada Menteri Pertahanan, Hamengkubuwono IX dan ditembuskan kepada presiden dan parlemen. Dalam surat itu, ia menjelaskan masalah internal angkatan darat.

Supeno menuntut agar KSAD diganti.

Aksi Supeno membuat A.H. Nasution gerah. Pada 16 Juli 1952, Nasution menskor Supeno secara resmi. Ia juga mengirimkan surat kepada Presiden pada 17 Juli 1952. Dalam surat itu, Nasution menjelaskan bahwa kebijakan yang ditentang Supeno itu dilaksanakan atas persetujuan dan tanggungjawab menteri pertahanan. Surat itu juga ditembuskan kepada parlemen.

Surat menyurat Supeno dan Nasution membuat masalah AD sampai ke publik. Parlemen mengambil sikap dengan masalah itu. Setelah sidang yang panjang dan berlarut-larut, parlemen mengajukan tiga opsi: opsi Kasimo-Natsir, opsi Baharuddin dan opsi Manai Sopian. Setelah pemungutan suara, Opsi Sopian yang menang.

Opsi Sopian berisi tiga tuntutan. Pertama, mendesak pemerintah agar segera mengakhiri penggunaan Misi Militer Belanda; kedua, mengadakan reorganisasi dan mutasi pimpinan Angkatan Perang dan Kementrian Pertahanan; ketiga, menganggap perlu disusun Undang-Undang Pokok Pertahanan (Pontoh, hal.113).

Elit militer marah dengan keputusan parlemen. Militer merasa, parlemen sudah mencampuri urusan internal. “Pakaian kotor” militer dicuci didepan public.

Sebagai reaksi atas putusan itu, pada 17 Oktober 1952, militer membalas. Militer melakukan Najib Style Coup (kudeta gaya Najib). Pagi-pagi hari, 30.000 orang yang diorganisir militer, menyerbu gedung parlemen. Meriam dipasang dimenghadap Istana Negara. Nasution memimpin rombongan militer menghadap presiden menuntut pembubaran parlemen. Presiden Soekarno menolak.

Kudeta gagal.

Menurut Daniel Lev, sebagaimana yang dikutip Nasution,” Peristiwa 17 Oktober 1952 menunjukkan betapa besarnya perpecahan di dalam korps perwira baik atas dasar prinsip maupun atas dasar kepentingan pribadi…” (Pontoh, hal.284).

Ternyata kubu-kubuan dalam TNI tidak hanya terjadi di tahun 1952. Setelah periode itu, militer juga masih terpecah. Sintong Panjaitan dalam Perjalanan Seorang Prajurit Para Komando (2009) menunjukkan bahwa militer rentan dengan pengelompokan. Bekas Komandan Pasukan Khusus (Kopassus) menyebut pada tahun 1983, Kapten Prabowo Subianto bermaksud “menculik” Jenderal Beni Mordani yang dituduhnya hendak melakukan kudeta. Rencana kudeta itu gagal, setelah Mayor Luhut Panjaitan memerintahkan pasukannya untuk tinggal di barak.

Menurut Sintong, setidaknya ada tiga kubu dalam tubuh ABRI. Kubu Suharto, kubu LB. Mordani dan kubu di luar ke dua kubu itu.

Demokrasi Liberal

Salah satu rujukan militer mengintervensi politik sipil adalah kegagalan system parlementer. Rujukan itu jelas tidak benar seratus persen.

Pro kontra soal demokrasi parlementer sampai sekarang masih berlangsung. Daniel Lev menilai, demokrasi parlementer jauh lebih baik ketimbang demokrasi terpimpin yang diajukan oleh Sukarno. Setidaknya, dalam demokrasi parlementer tidak banyak orang yang terbunuh karena urusan politik; berbeda dengan masa demokrasi termpimpin.

Tempo dalam edisi khusus kemerdekaan tahun 2007, bertajuk The Era of Liberal Democracy; 1950-1959: Indonesia’s Golden Age?, merujuk pelbagai pencapaian positif demokrasi parlementer. Dalam artikel Testing the Independence of the Court, Tempo menulis bahwa pengadilan saat itu sangat berwibawa dan mampu menghasilkan keputusan yang bagus. Pengadilan tidak bisa diintervensi oleh politisi maupun kekuatan lainnya.

Perbedaan pendapat yang terjadi pada masa itu adalah wajar. Sebagai sebuah negara yang baru belajar mengelola pemerintaha, tentu saja menghadapi perbedaan cara pandang. Namun, para politisi masa itu mampu menunjukkan sikap yang terhormat. Perbedaan idologi dan strategi politik tidak mempengaruhi persahabatan diantara mereka. Bahkan dalam berdebat, para politisi menggunakan bahasa yang santun.

Moh. Natsir yang PSI dan Aidit yang PKI jelas berbeda idologi. Akan tetapi, keduanya kerap menghabiskan waktu sambil menikmati kopi. Bahkan bukan pemandangan aneh, kalau Natsir memboceng Aidit menuju gedung parlemen, bila mereka berpapasan di jalan.

Sikap

Sampai titik ini, saya ingin TNI/POLRI menjadi professional. Terlatih di bidangnya. Tercukupi infrastruktur dan kebutuhannya. Hidup sejahtera.

Semua itu hanya dimungkinkan jika TNI/POLRI jauh dari politik. Sejarah mencatat, selama TNI/POLRI bersinggungan dengan politik, posisi mereka menjadi rentan. TNI/POLRI bisa terjebak dalam aktivitas dukung mendukung.

Tidak bermaksud membatasi hak politik karena bidang profesi. Tetapi sejarah politik TNI/POLRI bersama dengan landasannya begitu kelam dan absurb. Memasukkan TNI/POLRI dalam arena politik sama saja mengorbankan demokrasi (***).


[1] Di masa Orba, praktik seperti ini jamak terjadi, Kontas dalam laporan Satu Dekade: Keberhasilan Reformasi TNI Terbebani Paradigma Orde Baru (1998-2008) menulis,” beberapa bukti ketika terjadi pertikaian antara Jenderal Soemitro dengan Letjen Ali Moertopo pada tahun 1974 membuahkan peristiwa Malari yang menyeret arus demonstrasi dan ujungnya adalah penembakan massa demonstran. Demikian pula dengan kasus Talangsari (1989) dan Tanjung Priok (1984) yang menelan korban jiwa masyarakat sipil, juga diakibatkan oleh ambisi beberapa petinggi militer untuk menunjukkan usahanya masing-masing dalam meredam gerakan Islam politik pada saat itu, dengan satu tujuan mencari posisi terdekat pada Soeharto. Peristiwa 27 Juli 1996, penyerangan kantor PDI juga tidak lepas dari dukungan militer kepada Siti Hardiati Rukmana (Golkar) putri Soeharto. Perpecahan militer menjelang jatuhnya Soeharto juga menjadi sebab penculikan aktivis 1997-1998 dan tragedi Mei di Jakarta. Semua ini cukup untuk menjadi alasan kekhawatiran jika TNI ataupun anggotanya secara individu ikut dalam kontestasi politik nasional.”

[2] Pertama, argumentasi historis bahwa TNI lahir dari rakyat, besar bersama rakyat dan berjuang bersama rakyat. Menurut TNI, mereka tidak dibentuk oleh pemerintah yang sedang berkuasa saat itu, tapi terbentuk karena inisiatif pemuda yang lepas dari kontrol dan koordinasi pemerintah pusat. Para pemuda itu kemudian mendidikan badan-badan perjuangan (baca: laskar), dimana badan-badan perjuangan inilah yang menjadi cikal bakal TNI. Pandangan seperti ini, sangat keras dipegam Salim Said, yang mengatakan,”TNI membentuk dirinya sendiri.”

Karena dilahirkan oleh rakyat, TNI merumuskan dirinya pertama-tama sebagai pejuang baru sebagai prajurit. Istilah yang kita seriang dengar adalah “Pejuang Prajurit dan Prajurit Pejuang”. Dasar histories inikah yang kemudian dirumuskan dalam kata-kata berikut “Karena TNI lahir dari rakyat, maka TNI tidak bisa dipisahkan dari rakyat. Memisahkan TNI dari Rakyat berarti mengingkari sejarah kelahirannya.” Tetapi yang dituju dari rumusan itu adalah kalimat berikut:” Supaya ikatan kekerabatan antara TNI dengan rakyat tidak terputus, TNI harus terlibat dan dilibatkan dalam hal menentukan dan merumuskan negara. Fungsi TNI yang demikian ini hanya bisa terjadi, jika TNI terlibat dalam politik, jika TNI berdwifungsi.”

Argumentasi kedua yang dikemukakan untuk membenarkan Dwifungsi ABRI adalah mengenai kegagalan pemerintahan sipil dalam mengemudikan roda pemerintahan negara. Kegaglan ini mengacu sejak masa-masa revolusi, tetapi yang lebih utama pada demokrasi parlementer periode 1950-1959, yang berujung pada peristiwa G30S tahun 1965. Memang ada yang berteori, salah satu sebab mengapa TNI melakukan intervensi ke wilayah politik karena politisi sipil tidak becus dalam mengurusi negara. Seperti dikatakan Samuel Hutington, bahwa politisi sipil yang tidak becus sebainya menyerahkan kekuasaan kepada militer.

Ketiga, argumentasi mengenai paham negara integralistik atau negara kekeluargaan. Menurut paham ini, setiap negara adalah miniature dari sebuah keluarga inti, dimana setiap anggota keluarga memiliki hak dan kewajiban yang sama. Layaknya sebuah keluarga, maka mustahil memisahkan ata mengdikotomikan kedudukan ayah-ibu dan anak. Paham negara intergralistik memang tidak mengenal pemisahan atau dikotomi antara sipil dan militer, sehingga jika terjadi persinggungan di antara keduanya tidak perlu dipersoalkan dan dicemaskan. Dalam bahasa yang sering kita dengar,” tidak perlu dipersoalkan siapa yang pantas menjadi ini atau itu, apakah militer dan sipil keduanya sama saja.” Pernyataan ini sebenarnya sarat manupulasi, agar dominasi militer tidak usah disoal. Maka, menempatkan militer sekadar alat mati di tangan sipil sama halnya dengan mengingkari paham negara integralistik. Ganjarannya, subversi.

Sebenarnya ada satu alasan lagi yang menyebabkan TNI tetap ingin bercokol di arena politik, yakni alasan ekonomi. Bahkan, menurut saya, inilah dasar utama kepentingan militer di wilayah politik: penguasaan sumberdaya ekonomi. Sejak awal berdirinya, TNI sangat berkepentingan dengan penguasaan sector ekonomi, terutama untuk membiayai operasi militer melawan tentara Belanda. Persoalan ekonomi inilah yang menyebabkan tentara regular harus bertikai dan melikuidasi tentara non-reguler (lascar). Kepentingan TNI di lapangan ekonomi semakin besar sejak mereka mengambil alih maskapai perusahaan Belanda (penghujung 50an dari tangan kaum buruh). Kini TNI baik secara institusi maupun secara individu, telah berhasil membangun kerajaan bisnis yang sangat besar dan menyebar dihampir seluruh sector ekonomi. Pelbagai hasil studi terbaru menujukkan, setiap lembaga terotorial TNI pasti memiliki singgungan dengan aktivitas ekonomi riil: pertambangan, kehutanan, transportasi, hingga bisnis eceran. Mencabut Dwifungsi TNI berarti mensyaratkan juga pencabutan fasilitas istimewa di sector ekonomi yang selama ini mereka peroleh.

[3] Arief Budiman menggunakan istilah bapak dan anak dalam menjelaskan konsep ini. “Orba lantas mengembangkan konsep yang disebut Negara Kekeluargaan. Konsep ini menempatkan negara sebagai kepala keluarga atau “bapak” dan warga sebagai “anak-anaknya”. Warga tidak dibiarkan punya kekuasaan penuh. Ini akan menjadi anarki, karena mereka masih anak-anak (masih bodoh), belum tahu apa yang paling baik bagi mereka. Pengetahuan ini hanya dimiliki oleh sang bapak. Bapaklah yang paling mengetahui apa yang dibutuhkan oleh anak-anaknya. Sang bapak dalam setiap kesempatan terus mengingatkan pentingnya stabilitas politik untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Kita tidak boleh banyak bertikai. Mari satukan langkah dalam derap pembangunan ekonomi. Kalau ada yang tidak sederap, dia itu adalah orang yang mau menyabotase pembangunan. Dia adalah musuh rakyat. Termasuk orang-orang yang selalu bicara soal hak asasi manusia. Bukan karena pemerintah anti hak asasi manusia, tapi dalam era pembangunan ini hak tersebut hendaknya tidak terlalu diutamakan.” (Arief Budiman,” Mitos Ideologi di Indonesia,” dalam Kebebasan, Negara, Pembangunan: Kumpulan Tulisan 1965-1999, Pustaka Alvabeth dan Freedom Institute, Jakarta, 2006, hal.20).

[4] kemungkinan penyalahgunaan status militer dalam proses memenangkan pertarungan politik masih sangat mungkin terjadi. Kita tentu masih ingat kasus mobilisasi suara di pondok pesantren Al-Zaitun, Indramayu pada pemilu 2004 lalu yang diduga melibatkan aparat TNI. Selain itu ketika Pilkada Bupati di Kabupaten Aceh Barat Propinsi NAD, Misi Pemantauan Pilkada Uni Eropa melihat dan mengambil gambar dari personil TNI yang sedang mengumpulkan materi-materi pilkada setelah ditutupnya tempat pemungutan suara di kecamatan Samatiga, Aceh Barat. Peristiwa lain pada 26 Februari di kecamatan Pante Ceureumen, Aceh Barat, dimana pimpinan militer daerah mengundang semua kepala daerah ke sebuah pertemuan dan menganjurkan “bagaimana cara untuk tidak memilih” (KontraS, op.cit, hal.9).

[5] Ia adalah bekas tentara pelajar dengan latar belakang priyayi. Di tahun 1951 ia mempelajari sejarah di Universitas Indonesia, dan meniti karir sebagai dosen. Iapun berhasil menjadi rector di universitas yang sama. Ia pernah dikirim belajar di Inggris, tapi ia tidak berhasil melesaikan studi master. Di awal masa Orde Baru, Nugroho membantu menulis ulang sejarah Indonesia dengan militer sebagai pemeran utamanya.

[6] TRI adalah cikal bakal tentara resmi Republik Indonesia. TRI diresmikan oleh Presiden Sukarno melalui sebuah dekrit pada 25 Januari 1946. Sebelum bernama TRI, angkatan perang itu bernama TKR (Tentara Keamanan Rakyat). Dan awalnya bernama BKR (Badan Keamanan Rakyat). Anggota KNIL yang bergabung dalam TKR mengkiritik peran dan fungsi TKR yang lebih cenderung mirip polisi. Eks KNIL, seperi Nasution, mendesak TKR dilebur menjadi tentara regular yang fokus pada fungsi pertahanan.

[7] Re-Ra adalah program Perdana Menteri Moh. Hatta. Program ini dikenal sebagai Reorganisasi dan Rasionalisasi TNI. Re-Ra berlangsung dua tahap. Tahap pertama adalalah mereorganisasi komando terotorial. Tahap kedua, adalah mentransformasi tenaga angkatan perang ke sektor produktif. Laskar yang dianggap tidak “paham” militer menjadi korban, karena dipaksa melebur dalam TNI. Proses peleburan ini dimulai dengan pelucutan senjata para laskar. Proses ini berlangsung berdarah-darah dan memakan banyak korban.

[8] Laurence Ress dalam The Horor from The West (2006), sebuah film dokumenter yang diproduksi BBC, menggambarkan tentara Jepang sebelum invasi ke asia, sengaja didik kejam dan tidak punya belas kasih. Rencana invasi Jepang yang membutuhkan banyak tentara, menyebabkan perwira Jepang susah mengontrol prajurit agar tetap displin dan setia. Untuk menjamin kesetiaan prajurit itu, kultur pendidikan militer Jepang diubah menjadi keras, kejam dan kasar. Para prajurit itu secara sistemik mengalami siksaan mental dan fisik, agar kelak mereka taat pada perintah.

[9] Menteri penerangan tahun 1945, Amir Sjarifuddin diminta Sukarno untuk membentuk tentara nasional. BKR (Badan Keamanan Rakyat) yang sebelumnya dibentuk tidak memadai menghadapi perkembangan politik melawan Belanda. Dalam rangka pembentukan itu, Amir mengundang Didi Kartasasmita, eks KNIL, sebagai rekan diskusi. Amir menyampaikan rencana pembentukan angkatan bersenjata, beberapa perwira PETA sudah bersedia bergabung. Eks KNIL juga diajak.Kartasasmita kemudian melakukan perjalanan ke Jawa Tengah. Ia menjumpai “sesepuh” eks KNIL, Urip Sumoharjo. Dengan Sumarjo, Kartasasmita menyampaikan rencana itu. Sumarjo setuju dan menyerukan seluruh eks anggota KNIL untuk bergabung. Namun ada satu kendala: para serdadu KNIL itu kadung mengangkat sumpah setia kepada Ratu Belanda. Untuk mengatasi conflict of interest itu, Sumarjo lewat corong radio membacakan maklumat yang isinya bahwa semua opsir KNIL berbangsa Indonesia melepaskan ikatan sumpah kesetiaan kepada Belanda karena mereka hendak masuk organisasi ketentraan republik Indonesia.

Referensi:

Coen Husain Pontoh, Menentang Mitos Tentara Rakyat, Resist Book, Yogyakarta, 2005.

David Bourchier & Vedi R. Hadiz (ed), Pemikiran Sosial dan Politik Indonesia; periode 1965-1999, Grafiti Press, Jakarta, 2006.

David Ransom, Mafia Berkely dan Pembunuhan Massal di Indonesia, Koalisi Anti Utang, Jakarta, 2006.

Emelius Affandi, Menggugat Negara: Rasionalitas Demokrasi, HAM dan Kekerasan, Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Azasi Manusia (HAM) Indonesia (PBHI), Jakarta, 2005.

George Mc Thurman Kahin, Nationalism and Revolution in Indonesia, Cornell University Press, ITCHA, New York, 1952.

Harold Choruch, Militer & Politik di Indonesia, Sinar Harapan, Jakarta, 1986.

Hendro Subroto, Sintong Panjaitan; Perjalanan Seorang Prajurit Para Komando, Kompas, 2009.

Herbert Feith, The Decline of Constitutional Democracy in Indonesia, Cornell University Press, ITCHA, New York, 1962.

Kathrine E. McGregor, Ketika Sejarah Berseragam; Membongkar Ideologi Militer dalam Menyusun Sejarah Indonesia, Syarikat, Yogyakarta, 2008.

KontraS, Satu Dekade: Keberhasilan Reformasi TNI Terbebani Paradigma Orde Baru (1998-2008), Jakarta, 2008.

Max Lane, Bangsa Yang Belum Selesai; Indonesia, Sebelum dan Sesudah Soeharto, Reform Institute, Jakarta, 2007.

M. Najib Azca, Hagemoni Tentara, LKIS, Yogyakarta, 1998.

M.C. Ricklefs, Sejarah Indonesia Modern, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2007.

Tempo Special Edition on Independence Day, The Era of Liberal Democracy 1950-1959: Indonesia’s golden age?, August, 14-20. 2007

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s