Demokrasi Tuan Zainuddin

DALAM wawancara di TVOne (Kamis, 20/12) Tun Sri Zainuddin Maidin bilang Malaysia lebih duluan mempraktikkan demokrasi ketimbang Indonesia. Demokrasi Malaysia diklaim lebih baik dari Indonesia.

Tuan Zainuddin berucap pemilu rutin, sistem hukum dan pengadilan bersih adalah bukti demokrasi Malaysia berjalan baik. Sambil meninggikan suara, eks chief of editor koran Utusan Malaysia itu, mengatakan tidak suka Gusdur dan Habibie mengajari Malaysia soal berdemokrasi. Bagi bekas Menteri Penerangan Malaysia itu, dukungan Gusdur dan Habibie kepada Anwar Ibrahim adalah ancaman. Baik bagi mantan Perdana Menteri (PM) Mahatir Muhammad dan juga bagi demokrasi Malaysia.

Laku Tuan Zainuddin mengingatkan saya pada hari-hari terakhir Soeharto berkuasa di Indonesia. Sekeras Tuan Zainuddin membela demokrasi Malaysia, sekeras itu pula pejabat Orde Baru (Orba) menyebut Soeharto sebagai manusia demokratis. Syarat demokrasi ala Tuan Zainuddin juga ada di zaman Soeharto. Pemilu rutin ada, sistem hukum ada, dan pengadilan yang “dianggap” bersihpun ada!

Tapi anak muda seperti saya harus bilang Soeharto tidak demokratis. Karena itulah faktanya. Pemilu regular yang dibikin Soeharto hanya memenangkan Golkar. Selama Soeharto berkuasa, tidak bisa partai lain menang pemilu. Samalah seperti di Malaysia, kalaupun pemilu datang teratur seperti musim hujan, pemenangnya sudah pasti UMNO (United Malays National Organization). Bukan begitu Tuan Zainuddin?

Laiknya Tuan Zainuddin, Soeharto juga tak senang disebut anti demokrasi. Orang-orang pemberani dan cerdas yang bilang begituan, Ia penjarakan. Partai politik yang Ia cap rawan, seperti Partai Demokrasi Indonesia (PDI), dikudeta kepemimpinannya. Partai Rakyat Demokratik (PRD) enteng dituduh komunis. Tak ada ampun. Pengurus PRD dan simpatisan ditangkap, diculik dan bahkan dibunuh. Padahal itu partai cuma berisi anak-anak muda yang kebanyakan masih berstatus mahasiswa.

Panik dan frustasi! begitu batin Soerharto menjelang Mei 1998. Tentara dan polisi yang Ia kirim gagal menghadang demonstrasi besar-besaran. Partai politik ikut gaduh menutut si jenderal besar angkat kaki dari istana. Soeharto tidak tahu harus buat apa lagi. Setelah 32 tahun berkuasa, Soeharto menutup rezim lewat secarik kertas.”…saya mengundurkan diri,” kata Soeharto pada Mei 1998.

Panik dan frustasi, itu pula dirasakan Tuan Zainuddin. Biarpun Ia mati-matian menyakinkan betapa bagusnya demokrasi Malaysia, tetap saja ada fakta, banyak orang Malaysia tidak suka dengan gaya memerintah negara itu. Kehadiran Anwar Ibrahim bersama barisan opisinya, jelas bukan barisan sakit hati karena terlempar dari kekuasaan. Barisan oposisi Malaysia adalah gerakan yang lahir dari ketidakmampuan demokrasi Malaysia menyerap perubahan.

Inilah titik yang harus kita diskusikan, Tuan Zainuddin! Mengapa pemilu rutin, sistem hukum dan pengadilan yang bersih seperti di Malaysia, tidak mampu mencegah lahirnya oposisi? Apa yang salah dengan demokrasi yang diagungkan Tuan Zainuddin itu?

Prosedural

Keyakinan Tuan Zainuddin atas pemilu regular, sistem hukum dan pengadilan bersih adalah sumber masalah utama demokrasi Malaysia. Pemikiran Tuan Zainuddin ini, setali tiga uang dengan gagasan Joseph Alois Schumpeter dalam Capitalism, Socialism and Democracy (1950). Demokrasi cuma dimaknai sebagai seperangkat aturan dan prosedur kelembagaan. Itu ditujukan untuk memuluskan kepentingan elite meraih kekuasaan melalui perebutan suara rakyat.

Gagasan ini kemudian dikembangkan Roberth A. Dahl menjadi poliarki. Dalam Polyarchy: Participations and Opposition (1971) Dahl mendefenisikannya, sebagai sebentuk sistem di mana kekuasaan publik selalu berputar di kalangan elit saja. Tidak pernah benar-benar memberi kesempatan kepada semua orang untuk ikut berkompetisi dalam perebutan kekuasaan. Sirkulasi kekuasaan hanya ada pada para elit saja, itu disebabkan karena para elitlah yang memiliki sumber daya: uang, kekuasaan dan aparatur.

Richard W. Krouse dalam Polyarchy & Participation: The Changing Democratic Theory of Robert Dahl (1982) menyebut poliarki sebagai demokrasi prosedural. Larry Jay Diamond (1996) dalam Is the Third Wave Over? (1996) mengkritik demokrasi prosedural dengan menyebutnya sebagai electoral democracy (demokrasi elektoral). Yaitu demokrasi yang hanya terjadi di saat pemilu saja, setelah itu tidak ada lagi. Atilio A. Boron dalam The Truth about Capitalist Democracy (2006) menempatkan electoral democracy sebagai demokrasi level paling rendah.

Diskriminatif

Apa yang Dahl sebut,” …sirkulasi kekuasaan hanya ada pada para elit…,” benar terjadi di Malaysia. Para elit di negeri jiran itu adalah etnis Melayu yang bernaung dalam Partai Melayu Bersatu atau kita kenal sebagai UMNO (United Malays National Organization). Semenjak Malaysia merdeka, hanya etnis Melayu yang boleh menjadi perdana menteri. Biarpun di Malaysia masih ada etnis lain yaitu India dan Cina, yang populasinya sampai 48 persen.

Kejayaan UMNO di Malaysia didapat dengan cara diskriminasi ekonomi secara rasial. Diskriminasi itu dimulai sejak kerusuhan 13 Mei 1969 pecah. Etnis Melayu menyerang orang Cina karena tidak terima hidup miskin. Sejak itu Malaysia menjalankan proyek besar bernama NEP (New Economic Policy).

NEP dijalankan tahun 1971 oleh Perdana Menteri Tun Abdul Razak. NEP disebut sebagai kebijakan pemerintah Malaysia untuk menyeimbangkan pendapatan. Serta menaikkan kesejahteraan ekonomi bumi putera (etnis Melayu) dibandingkan dengan etnis lainnya. Etnis Melayu diberi pendidikan terbaik, pekerjaan bagus dan fasilitas-fasilitas pendukung yang disertai ragam kemudahan.

Diah Ayu Intan Sari dalam esai Diskriminasi Etnis India di Malaysia (2012) memberikan beberapa contoh praktik diskrimnasi NEP. Di bidang kesehatan misalnya, pihak rumah sakit di Malaysia sering melakukan penundaan penanganan medis bagi etnis minoritas, terutama bagi etnis India yang miskin. Sehingga ada ungkapan, etnis India miskin tidak boleh sakit. Kalau sampai sakit, orang itu tidak akan dilayani sebaik pelayanan medis bagi etnis Melayu.

Untuk kepemilikan aset seperti rumah dan kendaraan, bumi putera mendapatkan perlakukan khusus. Etnis Melayu diberi kemudahan administrasi dan potongan diskon. Sehingga etnis Melayu gampang punya rumah.

Bagaimana dengan etnis non Melayu? Etnis non Melayu termasuk etnis India tidak mendapatkan diskon. Mereka harus beli dengan harga lebih mahal. Mayoritas etnis India miskin, tidak punya rumah atau mobil.”… karena kehidupan mereka yang miskin, semakin dipersulit, sehingga mereka semakin miskin,” tulis Diah.

Perlakuan diskriminatif membuat etnis India tidak mampu mengakses pendidikan tinggi. Dari total 8 persen populasi etnis India di Malaysia, hanya 5 persen yang mampu bersekolah ke universitas. Namun tetap saja, mereka tidak mendapatkan fasilitas yang sama dengan etnis Melayu. Misalnya akses mendapatkan beasiswa ke luar negeri.

Farah Mihlar dalam Ethnic and Religious Discrimination Big Challenge for Malaysia’s Minorities (2011) menyatakan hal yang sama. Pendidikan Malaysia memberlakukan sistem pembatas (quota) berbasis etnis. Sekolah terbaik hanya ditawarkan kepada etnis Melayu.”It is a deliberate policy of one race dominating public service and education. In other countries minorities get special rights, not here. It is very difficult for minorities to survive here (Ini adalah kebijakan yang disengaja dari satu ras mendominasi pelayanan public dan pendidikan. Di negara lain, minoritas mendapat hak khusus, disini tidak. Sangat sulit bagi minoritas bertahan di sini),” tulis Farah mengutip Sardar V. Harcharan dari The Malaysian Gurdwaras Council (MGC).

Diskriminasi seperti ini bukan tanpa protes. Pada 25 November 2007, 8.000 etnis India demonstrasi di Kuala Lumpur (KL). Mereka mengecam perlakukan tidak adil kepada etnis India. Mereka menuntut NEP dihapus.

Apa jawaban pemerintah Malaysia? mereka mengirim tentara, polisi dan menembakkan gas air mata. Atas nama ISA (Internal Security Act) demonstrasi dibubarkan. Ratusan pengunjuk rasa ditangkap tanpa tuduhan yang pasti.

Media massa Malaysia tidak bicara banyak. Itu bisa dimaklum. Sebab 100 persen media utama di Malaysia dikuasai etnis Melayu. Jika ada wartawan yang membandel menulis berita anti pemerintah. Wartawan itu bisa ditangkap dan ditahan selama 60 hari tanpa perlu bukti. Dasarnya hanya satu: ISA!

Bagi Malaysia diskriminasi bukan masalah. Malah itu dianggap sukses membangun Malaysia sebagai sebuah bangsa. Mohd. Azizuddin Moh. Sani dan Abu Bakar Eby Hara dalam Deliberative Democracy in Malaysia and Indonesia: A Comparison  (2007) mengutip Mahatir Muhammad menulis,”The success of Malaysia as a nation has depended on its political stability and racial harmony, which has encouraged the government to limit civil liberties such as freedom of speech. National unity, however, is an elusive concept (Keberhasilan Malaysia sebagai bangsa tergantung pada kestabilan politik dan keharmonisan, yang telah mendorong pemerintah untuk membatasi kebesan sipil, seperti kebebasan berbicara. Persatuan nasional, bagaimanapun, adalah konsep yang sulit dipahami)….”. Senada dengan Mahatir Muhammad, Tun Abul Razak mengambarkan demokrasi Malaysia sebagai ,” as ‘a democracy which is suitable for a developing country with different communities’ (sebagai demokrasi yang cocok bagi negara berkembang dengan komunitas yang beragam) .”

Tapi Anda, saya dan mungkin pula Tuan Zainuddin  juga tahu, kalau itu bukan praktik demokrasi. Lebih tepat kita sebut sebagai fasisme yang terlegitimasi! Dan zaman bagi fasisme sudah berlalu! Berpuluh tahun lalu.

Ketakutan

Tuan Zainuddin  hanya takut kehilangan kekuasaan. Pratik demokrasi prosedural dan diskriminasi rasial, membuat demokrasi Malaysia mencari jalan baru. Demokrasi tidak bisa dijalankan hanya di atas aturan dan pelembagaan normatif. Demokrasi membutuhkan kebebasan sipil (civil liberties) dan partisipasi aktif warga negara. Inilah yang membuat opisisi lahir di Malaysia dan Anwar Ibrahim semakin kuat.

Sebagai jurnalis berpengalaman, Tuan Zainuddin harusnya bisa membaca tanda-tanda zaman. Peradapan manusia sudah bergerak cepat meninggalkan rasialisme dan diskriminasi. Suka atau tidak, Malaysiapun akan bergerak menjadi negara pluralis. Negara ragam budaya dan agama yang menghormati Hak Azasi Manusia (HAM) dan memberikan kesetaraan politik kepada semua warga negaranya. Sehingga menjadi contoh baik bagi negara tetangganya.

Seperti kata iklan wisata,”Malaysia is the truly Asia!” ***

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s