Tujuh Level Partisipasi Gereja Dalam Politik

Pemilihan kepala daerah (Pilkada) di Tapanuli Utara, membawa kita pada topik diskusi: apakah gereja bisa berpolitik?

Saya mulai dengan merujuk Dr. Jim Haris dalam artikel The Church’s Role in Politics (1999). Haris mengatakan gereja punya peran penting dalam politik. Ia mengajukan dua alasan. Saya ringkas sebagai berikut : Pertama, banyak warga gereja yang setiap hari harus menghadapi masalah sosial-politik-ekonomi. Kebijakan politik  yang dibuat pemerintah berhubungan langsung dengan kualitas kehidupan warga gereja. Gereja tidak bisa lepas dari realitas yang dihadapi jemaatnya.  Bahkan Alkitab telah menujukkan banyak tokoh yang aktif terlibat dalam politik seperti Amos dan Daniel. Johanes Pembabtis dan Yesus Kristus juga banyak berbicara tentang kondisi politik pada masa mereka. Keterlibatan gereja dalam politik merupakan bentuk reflektif iman terhadap lingkungan sekitarnya.

Kedua, gereja harus membawa suara kenabian. Kenabian yang dimaksud adalah membawa suara Allah kedalam proses pembuatan kebijakan, stuktur dan isu-isu yang mengarah pada kemanusian secara umum. Gereja harus berani mengatakan “iya” dan “tidak” terhadap kebijakan dan janji pemerintah. “Iya” yang  maksudnya adalah mendukung program pemerintah yang komit  kepada penyediaan pendidikan yang bermutu, memberikan akses kesehatan yang baik dan significant dan hal-hal lain yang membuat kehidupan warga menjadi lebih baik. “Tidak” ditujukan kepada tindakan penyelengara pemerintahan yang koruptif, manupulatif, sengaja melakukan kesalahan dan tidak memberikan keuntungan kepada masyarakat.

Kesimpulannya : gereja harus ada dalam proses perumusan kebijakan publik. Gereja harus aktif mempengaruhi  kebijakan negara melalui politik. Gereja tidak bisa menarik diri atau diam terhadap proses politik. “The church has to be prophetic, speaking for God. The church has to herald the ethical values that enrich a nation. The church has to be bold and forthright, constructive and innovative. The church has to be “salt and light” in what is so often a corrupt environment, to bring light and  health (Gereja harus seperti nabi, berbicara atas nama Allah. Gereja  harus memberitakan nilai-nilai etika yang memperkaya bangsa. Gereja harus berani dan tegas, konstruktif dan inovatif. Gereja harus menjadi “garam dan terang” dalam lingkungan yang dikenal korup, untuk membawa terang dan kebaikan),” tulis Jim Haris.

Relasi Gereja dan Negara

Prof. J. Philip Wogaman, guru besar Etika Kristen di Wesley Theological Seminary, Washington, Amerika Serikat (AS) menulis buku berjudul Christian Perspectives on Politics (2000).  Melalui buku itu, Wogaman  membantu kita mengidentifikasi relasi antara gereja dan negara. Merujuk kepada sejarah, Ia membagi hubungan gereja dan negara kedalam empat relasi:

Pertama, Teokrasi, di mana negara berada di bawah kontrol pemimpin-pemimpin agama. Dalam masyarakat primitif, bentuk negara seperti ini sangat lazim, seperti di dalam teokrasi Ibrani kuno.

Kedua, Erastianisme. Istilah ini berasal dari nama seorang Swiss-Jerman di abad ke-16, Thomas Erastus. Di sini negara, atau lebih tepat para politisi berusaha mengendalikan gereja. Mereka mencari keuntungan-keuntungan politik dengan memperalat gereja. Singkatnya, gereja dipolitisasi bagi keuntungan-keuntungan politik.

Ketiga, pemisahan gereja dan negara secara ramah. Di banyak negara pemisahan itu berlaku secara legal, tanpa kekerasan dan rasa benci. Itulah yang secara konstitusional terjadi di Amerika Serikat, kendati di dalam kenyataannya tidak selalu begitu.

Keempat, pemisahan gereja dan negara yang tidak ramah. Khususnya dalam dua abad terakhir pemisahan seperti ini marak. Gerakan anti-klerikalisme (anti-gereja) misalnya di Perancis pada abad ke-19. Juga di Mexico terjadi hal serupa, ketika para imam dilarang memakai pakaian imam. Di kebanyakan negeri Marxis juga pemisahan seperti ini terjadi. Negara Albania dulu merupakan contoh yang sangat jelas bahwa negara sama sekali tidak mau tahu dengan gereja.

Tujuh Level Partisipasi

Pdt. Alokasih Gulö, S.Th, M.Si dalam artikel Gereja dan Politik: Suatu Catatan Pengantar Tentang Hubungan dan Peran Gereja Dalam Politik (2013)  menulis bahwa relasi antara gereja dan negara sangat dipengaruhi kondisi politik setempat. Relasi gereja dengan negara tidak sama di setiap tempat dan periode. Dalam keadaan kristis, peran politik gereka untuk mempengaruhi negara biasanya lebih besar dan agresif. Gereja bahkan bisa masuk kedalam politik praktis. Bahkan bila diperlukan gereja dapat menjadi partai politik dan terlibat dalam revolusi. Peran ini ditujukan untuk mengubah perilaku penyelengara, dari kedikatoran menjadi lebih demokratis.

Namun dalam keadaan yang relative bebas seperti di negara demokratis, peran politik gereja cenderung lebih sedikit dan sederhana. Dalam sistem politik terbuka dimana warga punya kebebasan berbicara, gereja lebih berperan sebagai mediator baik sebagai lembaga pendidikan politik, perpanjangan loby masyarakat dan penegak moral.

Berangkat dari keanekaragaman relasi di atas, Wogaman merumuskan level partisipasi politik gereja menjadi tujuh bagian:

Level pertama, influence the ethos (memengaruhi etika). Tugas pertama gereja adalah menegakkan etika atau moral dalam masyarakat dengan menyuarakan kebenaran dan mengoreksi yang salah.

Level kedua adalah educating the church’s own membership about particular issues (pendidikan politik warga gereja tentang isu-isu penting).

Level ketiga adalah church lobbying (lobi gereja). Gereja dapat melakukan lobi-lobi terhadap para pengambil keputusan politik agar keputusan politik yang dibuat baik oleh legislatif maupun eksekutif tidak bertentangan dengan kepentingan umum.

Level keempat, supporting particular candidate for office (mendukung calon tertentu). Prinsip ini adalah prinsip pemihakan yang dilakukan oleh gereja dalam situasi tertentu, terutama ketika penguasa bertindak diktator atau diskriminatif dan tidak menegakkan keadilan dan hak-hak asasi manusia (HAM).

Level kelima adalah becoming a political party. Di Indonesia sendiri, terutama sejak era reformasi, partai politik berbasis agama (termasuk Kristen) bermuncullan. Lahirnya partai politik seperti ini disponsori oleh warga gereja yang terlibat dalam politik, dan bukan dibentuk langsung oleh salah satu denominasi gereja.

Level keenam ialah, civil disobedience (pembangkangan sipil). Dalam situasi krisis, gereja dapat melakukan pembangkangan sipil, yaitu menentang dan melawan pemerintah yang berkuasa dan menolak segala undang-undang yang tidak adil itu (bnd. Kis. 5:29).

Level ketujuh, participating in revolution (ikut dalam revolusi). Dalam kondisi khusus yang sangat luar biasa, gereja pun ikut berpartisipasi dalam revolusi untuk menggulingkan pemerintah yang korup.

Pdt. Alokasih Gulö, S.Th, M.Si menekankan bahwa dalam kondisi normal, peran politik level pertama sampai ketiga dapat dilakukan gereja.  Artinya, gereja memang harus tetap menyuarakan suara kenabian, harus melakukan pendidikan politik secara terus-menerus, dan dapat melakukan lobi-lobi demi kebaikan negara-bangsa dan gereja sendiri. Dalam situasi terpaksa (krisis), gereja baru dapat melakukan level keempat sampai ketujuh.

Menurut saya, defenisi terpaksa (krisis) membutuhkan syarat dan pembuktian khusus. Gereja tidak dapat serta merta menyebut kondisi krisis tanpa melakukan penelitian yang mendalam dan konprehensif. Kondisi krisis hanya bisa dinyatakan oleh gereja secara institusi, dan bukan secara personal.

Politik Gereja di Taput

Tentu kita sepakat bahwa kondisi  politik di Taput menjelang pilkada tergolong normal. Warga tidak kehilangan kebebasan untuk menyatakan pendapat politiknya. Keamanan warga dijamin baik dengan baik oleh Polisi dan TNI. Hukum masih tegak berdiri.

Dengan situasi normal seperti ini, peran politik gereja merujuk Prof. J. Philip Wogaman hanya ada tiga yaitu menegakan moral, melakukan pendidikan politik dan melakukan loby-loby politik untuk isu tertentu.

Lantas bagaimana gereja secara institusi melaksanakan peran politiknya itu? Tulisan Dr. James Emery White dalam artikel Christian and Politics (2012) menarik dijadikan sebagai rujukan.  Menurut White gereja bisa mengambil posisi resmi, asalkan tidak langsung mendukung atau menentang calon dalam proses pemilihan. Gereja dapat membantu warga untuk memahami pilihan apa yang baik bagi mereka, namun hal itu boleh dilakukan selama mereka (warga) diarahkan pada semua pemilih yang berhak dan tidak menuju hanya satu partai politik .

Gereja juga dapat mengundang kandidat di dalam sebuah forum untuk membahas isu-isu khusus seperti kemiskinan, kesehatan dan hal-hal yang berhubungan kesejahteraan warga. Di dalam forum itu, setiap kandidat diminta memberikan solusi atas isu-isu yang didiskusikan. Lewat forum ini, gereja memberikan warga kesempatan menilai kandidat dan program mana yang paling mereka percaya.

Gereja juga harus terbuka menerima kunjungan kandidat. Gereja harus memperlakukan semua kandidat dengan cara yang sama yaitu berdoa baginya dan mengingatkanya tentang moralitas baik dalam proses pemilihan dan ketika Ia memimpin. “The key word is “directly.” No church can officially say, “We endorse John Doe,” or “We oppose Jane Doe (kata kuncinya adalah “secara langsung”. Gereja tidak bisa mengatakan secara resmi,”Kami mendukung Jhon Doe atau “Kami menentang Jane Doe),” tulis James Emery White newsletter CCA Connection, Cincinnati Christian University, AS. Gereja juga tidak boleh mengirimkan dukungan kepada salah satu kandidat dengan menggunakan kop surat resmi gereja. Tanda-tanda politik tidak boleh ditampilkan pada property gereja.

Bisakah Pendeta Mendukung Kandidat?

White mengatakan, seorang pendeta (termasuk penatua dan jemaat -red) secara pribadi dapat mendukung seorang kandidat. Namun dukungan itu harus diberikan secara “tidak langsung”.

Maksudnya seperti ini. Sebagai pribadi, seorang pendeta dapat mempengaruhi orang yang Ia kenal, termasuk jemaatnya sendiri. Ia boleh mekakukan hal itu melalui percakapan-percakapan harian, seperti berbicara di tempat parkir dll. Namun pendeta itu tidak boleh menyampaikan dukungan kepada kandidat dari atas podium.

Pendeta secara pribadi, dapat bekerja untuk kandidat dan memberikan dukungan keuangan. Namun gereja secara institusi tidak bisa memberikan dukungan keuangan kepada kandidat, sekalipun anggota gereja telah menyetujuinya.

Sebagai pribadi, pendeta dapat menulis di media masa sebagai bentuk dukungannya kepada kandidat. Pendeta itu dapat menggunakan gelar dan affiliasi gerejanya.” …as a pastor I am free to speak and teach on moral and social issues that may be integral to the political debate, such as abortion, gay marriage, and economic matters – even if, by implication, it throws support toward one candidate and critiques another (sebagai pendeta saya bebas bebicara dan mengajarkan moral dan isu sosial yang berhubungan dengan debat politik, seperti aborsi, pernikahan sejenis dan masalah ekonomi – bahkan jika, hal itu berimplikasi memberikan dukungan kepada salah satu kandidat dan mengkritik yang lain,” tukas James Emery White.

Apa sikap saya?

Bagi saya gereja bisa berpolitik. Bahkan gereja harus didorong untuk aktif mempengaruhi kebijakan pemerintah. Namun peran aktif politik gereja juga punya batasan.  Prof. J. Philip Wogaman membantu kita membatasi peran politik gereja kedalam tujuh level partisipasi politik. Penggunaan level partisipasi itu sangat dinamis,  tergantung kondisi riil di tengah masyarakat.

Dalam kondisi normal seperti di Taput saat ini, gereja secara institusi hanya boleh menggunakan tiga peran politiknya yaitu: (1) influence the ethos, (2) educating the church’s own membership about particular issues, dan (3) church lobbying. Jika merujuk pada Prof. J. Philip Wogaman, maka gereja bahkan tidak bisa mempromosikan salah satu kandidat.

Gereja harus berlaku adil kepada seluruh kandidat, yaitu dengan mendoakan dan menekankan tanggung jawab moral . Gereja harus tegas, konstruktif dan inovatif dalam mendidik warga dalam menggunakan hak politiknya. Fokus politik gereja adalah kebaikan umat, bukan pada penentuan kemenangan seorang kandidat.

Referensi:

James Emery, Christian and Politics, White newsletter CCA Connection, Cincinnati Christian University, AS, 2012.

Jim Haris, The Church’s Role in Politics, The Big Picture, 1999 dalam http://thebigpicture.homestead.com/ChurchinPolitics.html diakses Minggu (01/09/2013) pukul 13.00 wib.

J. Philip Wogaman, Christian Perspective on Politics, Westminster John Knox Press, 2000.

Pdt. Alokasih Gulö, S.Th, M.Si, Politik: Suatu Catatan Pengantar Tentang Hubungan dan Peran Gereja Dalam Politik (2013),  dalam http://alokasihgulo.blogspot.com/2013/06/orang-kristen-dan-politik-beberapa.html diakses Minggu (01/09/2013) pukul 13.00 wib.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s